ADB Sarankan Pemerintah Pertahankan Kebijakan Desentralisasi, Tolak Resentralisasi
Sudut Kota Bogor Dok RRI.
EmitenNews.com - Senior Economist Asian Development Bank (ADB) Priasto Aji menyarankan pemerintah Indonesia mempertahankan kebijakan desentralisasi dan menolak seluruh upaya resentralisasi. ADB mencatat Indonesia mencapai kemajuan signifikan dalam kesejahteraan, meski ketimpangan nasional juga meningkat.
"Kami mempunyai saran implikasi kebijakan terkait desentralisasi fiskal, ketimpangan dan kemiskinan. Pertama, Indonesia harus mempertahankan kebijakan desentralisasi dan menolak upaya resentralisasi," kata Priasto Aji dalam Webinar, Rabu (10/8/2022).
Kajian ADB mencatat, selama beberapa tahun terakhir, Indonesia mencapai kemajuan yang signifikan dalam kesejahteraan, namun ketimpangan nasional juga meningkat.
"Pertumbuhan ekonomi stabil, pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan tetapi ketimpangan nasional juga meningkat," ujarnya.
Menurut Priasto Aji, pemerintah perlu membantu daerah-daerah dengan pendapatan per kapita rendah, daerah dengan ketimpangan tinggi dan tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi pusat. Termasuk membantu sumber daya alam manusia, keuangan, sosial dan kelembagaan di daerah.
Priasto Aji menuturkan bahwa efek desentralisasi terhadap ketimpangan regional masih menjadi perdebatan. Di satu sisi desentralisasi dianggap melemahkan peran pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, desentralisasi mampu meningkatkan tingkat efisiensi alokasi sumber daya dan memungkinkan pemaksimalan utilitas oleh public agents. ***
Related News
Beruntun 65 Bulan, BPS Catat Surplus Neraca Perdagangan Indonesia
OJK Pastikan Patriot Bond Bisa Jadi Agunan Kredit, Cek Persyaratannya
Permintaan Domestik Terus Menguat, PMI Manufaktur Oktober Naik ke 51,2
Nilai Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksikan USD360 Miliar di 2030
Harga Emas Antam Senin ini Turun Rp12.000 per Gram
Kemenperin Benarkan Banjir Impor pada Produk Hilir Tekstil





