EmitenNews.com - PT Aman Agrindo Tbk (GULA) tengah berada di persimpangan jalan yang pelik. Di satu sisi, perusahaan gencar mengusung strategi ekspansi dengan membangun pabrik baru dan memesan mesin produksi.

Di sisi lain, sejumlah masalah serius muncul dari mitra bisnisnya yang terlibat kasus hukum, hingga efektivitas penggunaan dana IPO pun mulai dipertanyakan publik.
Perusahaan yang bergerak di industri pengolahan gula ini sejak tahun 2021 menjalin kerja sama pasokan dengan PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP). Namun, mitra strategis ini justru tersandung kasus hukum berat.

Dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung yang dirilis Jumat (29/3/2024), Direktur PT SMIP berinisial RD ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula periode 2020–2023.

Dampaknya, operasional SMIP lumpuh, dan GULA belum menerima satu pun butir pasokan gula dari kerja sama yang sudah mengucurkan uang muka hingga Rp14,1 miliar pada 2023.

Ironisnya, perjanjian kerja sama tersebut tidak memuat klausul wanprestasi. Hal ini membuat posisi GULA kian rentan, meski pihak SMIP dijanjikan akan mengembalikan dana tersebut paling lambat akhir 2025.
“SMIP berkewajiban mengembalikan uang muka tersebut paling lambat akhir 2025 ke Perseroan,” tulis GULA dalam keterangannya kepada BEI, yang pada 2 Juni 2025.
Di tengah ketidakpastian itu, GULA tetap melanjutkan proyek ambisiusnya: pembangunan pabrik baru yang diklaim telah mencapai 90% dan ditargetkan beroperasi pada kuartal IV-2025.

Namun, satu masalah lain kembali mencuat: pengadaan mesin utama produksi gula merah (brown sugar) yang hingga kini belum juga dikirim.

Mesin tersebut dipesan dari Henan Ocean Machinery Equipment Co., Ltd. (HNOC) sejak 2022 senilai USD2,01 juta, namun hingga Juni 2025, pengiriman belum juga terlaksana.

Perseroan telah menyetor uang muka secara bertahap, dari Rp14 miliar di 2023, meningkat menjadi Rp21 miliar per Maret 2025.

“Pertimbangan penambahan uang muka pada 2025 sebesar Rp1,9 miliar dan Rp5,1 miliar dilakukan mengingat pengiriman mesin belum terealisasi di tahun 2023,” jelas manajemen.

Rentetan hambatan ini lantas menimbulkan pertanyaan dari publik mengenai efektivitas dan transparansi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana (IPO). Proyek yang tak kunjung rampung, mesin yang belum datang, serta mitra yang tersandung kasus hukum menjadi sorotan tajam investor.