EmitenNews.com - Membahas dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas akibat meletusnya perang Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan beberapa menteri pada Kamis (19/3/2026). Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai bentuk antisipasi, agar masyarakat tidak terdampak.

Dalam keterangannya yang dikutip Jumat (20/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan kebijakan tersebut diarahkan agar defisit APBN tetap di bawah 3% terhadap PDB.

"Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen, dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga," ujar Airlangga Hartarto.

Salah satu upayanya di antaranya meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Pada sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. 

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga.

Pemerintah juga tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor Swasta serta Pemerintah Daerah.

Implementasi dari kebijakan tersebut dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026. Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

Satu hal dari seluruh kebijakan, pemerintah tidak mengambil opsi kenaikan harga BBM. Berbagai langkah ini mencerminkan respons Pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat arah menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM. Ia juga menjamin persediaan, dan cadangan energi cukup, sehingga tidak perlu menaikkan harga. Termasuk tarif PLN. ***