EmitenNews.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan sejumlah skenario untuk mencapai target Program Tiga Juta Rumah di tengah keterbatasan alokasi anggaran.


Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan kementeriannya tengah menyusun road map atau peta jalan sebagai panduan agar program tiga juta rumah tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai target. Rencana kerja itu nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).


"Selanjutnya kita agendakan bertemu dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," kata dalam keterangannya terkait rapat penyusunan road map Program Tiga Juta Rumah di Jakarta, pada Sabtu (18/1/2025).


Maruarar Sirait menambahkan, pihaknya telah mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk berkolaborasi dalam menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah. Langkah ini bertujuan untuk melibatkan seluruh pihak terkait dalam upaya pencapaian target pembangunan rumah yang merata di seluruh Indonesia.


Beberapa skenario yang disiapkan Kementerian PKP antara lain adalah memanfaatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat. Selain itu, Kementerian PKP juga mempertimbangkan skenario realokasi anggaran APBN dan dukungan penuh dari ekosistem perumahan.


“Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan,” ujar Maruarar.


Selain itu, Kementerian PKP juga mempersiapkan skenario tambahan dengan penggunaan APBN-Perubahan (APBN-P) yang akan disesuaikan dengan kebutuhan serta dukungan lebih lanjut dari sektor ekosistem perumahan yang terlibat.


Dengan adanya berbagai skenario ini, diharapkan Program Tiga Juta Rumah dapat tetap berjalan dengan baik, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, dan memberikan akses perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia di seluruh wilayah.(*)