EmitenNews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan mayoritas anggaran Tahun 2027 untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebanyak Rp22,48 triliun atau sekitar 82% dari total pagu indikatif Rp27,34 triliun akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur energi dan pemerataan akses energi nasional.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, hanya sebagian kecil anggaran kementerian yang digunakan untuk operasional, sementara sisanya diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas yang menyentuh masyarakat secara langsung.

"Jadi hanya 13 persen dari (total) pagu anggaran Kementerian ESDM saja yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (16/6/2026), seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.

Program prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah mencakup pembangunan jaringan gas kota (jargas), proyek pipa transmisi gas, program listrik desa (lisdes), bantuan pasang baru listrik (BPBL), hingga konversi energi rumah tangga dan sektor pertanian.

Salah satu alokasi terbesar diberikan kepada pembangunan jaringan gas kota sebesar Rp5,21 triliun sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG.

Selain itu, proyek strategis Pipa Gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) memperoleh anggaran Rp3,95 triliun untuk memperkuat distribusi gas dari wilayah surplus menuju daerah yang membutuhkan di Sumatera dan Jawa.

"80% anggaran akan kita alokasikan untuk rakyat. Yang pertama, konverter kit untuk petani sebesar Rp158,50 miliar. Pipa Gas Dusem Rp3.948,16 miliar yang akan mengalirkan gas dari daerah yang surplus ke yang membutuhkan antara Sumatera dan Jawa. Proyek selanjutnya Jargas, untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dengan menggunakan gas alam dengan jargas, kita mendapat anggaran sebesar Rp5.212,62 miliar," ujarnya.

Listrik Desa Serap Anggaran Terbesar

Dari seluruh program yang disiapkan, pembangunan listrik desa menjadi pos anggaran terbesar dengan alokasi Rp9,75 triliun.

Sementara itu, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu memperoleh anggaran Rp520 miliar untuk memperluas akses kelistrikan di berbagai wilayah.