EmitenNews.com - “Siapa figur ideal mengisi kekosongan pucuk pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI), harus membawa apa kala bertemu MSCI Senin depan, dan bagaimana pasar modal tetap kredibel namun tetap bersinergi dengan pemerintah?” 

Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta mengaku tiga pertanyaan itu, terdengar sederhana, tetapi sejatinya sedang menelanjangi satu persoalan besar: kepercayaan adalah mata uang utama pasar modal, dan mata uang itu sedang diuji. Beberapa hari terakhir, publik menyaksikan gejolak tidak biasa.

”Indeks acuan sempat jatuh tajam hingga sekitar 16 persen dalam dua hari menurut sejumlah laporan internasional, dipicu kekhawatiran atas status Indonesia indeks global, dan isu “investability” menjadi perhatian MSCI,” bebernya.   

Pada saat bersamaan, terjadi pengunduran diri sejumlah pejabat puncak, termasuk ketua otoritas dan pimpinan bursa, yang memperkuat kesan publik kalau sedang menghadapi vacuum of leadership pada momen paling sensitif. Masalahnya bukan sekadar siapa mundur atau siapa menggantikan. 

Problemnya bagaimana negara memastikan mesin kepercayaan itu kembali bekerja, cepat, tenang, dan meyakinkan. Baik untuk investor ritel lokal maupun investor institusi global yang menilai Indonesia dengan kacamata tata kelola.

Kekosongan Jabatan dan Ujian Tata Kelola

Dalam pasar modal, jabatan di OJK dan BEI bukan hanya kursi organisasi. Ia simbol bahwa aturan ditegakkan, permainan berlangsung adil, dan risiko dikelola dengan disiplin. Ketika kursi itu kosong, pasar membaca bukan hanya kekosongan administratif, tetapi juga potensi kebingungan arah kebijakan.

Sosok ideal untuk mengisi posisi strategis OJK dan BEI harus dipahami seperti nakhoda, dan kepala teknisi pada kapal besar. Nakhoda memberi arah dan ketenangan, kepala teknisi memastikan mesin berjalan sesuai prosedur. Pasar modal Indonesia, kapal besar dengan jutaan penumpang ritel, ribuan emiten, ratusan pelaku perantara, dan arus modal global sensitif terhadap sinyal kecil. 

Dalam situasi ombak tinggi, dibutuhkan bukan nakhoda pandai berpidato, tetapi nakhoda punya reputasi menjaga disiplin. Lalu, Ahmad Nur Hidayat menyodorkan tiga kualitas inti tidak bisa ditawar. Pertama, integritas bisa diaudit publik, bukan sekadar klaim. Rekam jejak bebas konflik kepentingan dengan kelompok pelaku pasar tertentu, dan keberanian menegakkan aturan tanpa tebang pilih. 

Kedua, kapasitas teknokratis memadai, karena krisis kepercayaan tidak dapat ditambal dengan retorika. Ketiga, kemampuan komunikasi krisis yang tenang, konsisten, dan tepat waktu. Sebab dalam pasar modal, diam terlalu lama sering dibaca sebagai tidak ada kendali. Indonesia sejatinya telah menaruh narasi tepat pada awal tahun ini.