EmitenNews.com – Besar juga tunggakan tanggungan BPJS Kesehatan kepada seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyebutkan penyelenggara jaminan sosial kesehatan itu berutang kepada Muhammadiyah Rp1,2 triliun. Itu berupa tunggakan tanggungan BPJS Kesehatan kepada seluruh RS Muhammadiyah. "Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang pada pemerintah, khususnya BPJS Kesehatan. Angkanya bukan yang beredar di DPR hanya Rp350 miliar. Secara keseluruhan Rp1,2 triliun. Itu hak Muhammadiyah," kata Din Syamsuddin seperti dikutip dari TvMu Channel, Senin (30/12/2019). Din mengungkapkan itu saat memberi sambutan dalam Milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Launching Count Down Menuju Muktamar, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2019). Potongan pernyataan itu ditayangkan oleh TvMu Channel di Youtube, juga melalui akun twitternya:@TVMuhammadiyah: Din Syamsuddin Sebut hutang BPJS yang sebenarnya kepada Muhammadiyah, bukan 300 M. Dari mimbar Din mengungkapkan, Muhammadiyah tidak pernah ngotot menagih utang tersebut kepada pemerintah maupun BPJS Kesehatan. Walaupun di sisi lain Muhammadiyah tetap membutuhkannya. "Saya amati sebagai ketua ranting Muhammadiyah, pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan Wilayah Muhammadiyah dimana banyak rumah sakit tidak terlalu menggebu-gebu menagih kepada pemerintah. Walaupun saya tahu Muhammadiyah perlu uang itu." Menurut Din, Muhammadiyah memiliki prinsip memberi dan melayani, bukan meminta. Muhammadiyah juga memang sudah seharusnya memberi sumbangsih kepada Indonesia. "Itulah Muhammadiyah, Muhammadiyah memberi dan melayani, bukan meminta." Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjutak melalui akun twitternya Dahnil A Simanjuntak @Dahnilanzar: juga mencuitkan pernyataan Din dengan meretwit postingan TvMu. "Watak Muhammadiyah memberi dan melayani Bukan meminta. lebih 1,4 T hutang BPJS ke RS-RS Muhammadiyah diseluruh Indonesia, Pimpinan Muhammadiyah tdk pernah menggebu2 menagih ke Pemerintah apa yg hrs dibayarkan krn memang Haknya, tapi tetap kalem terus memberi dan melayani." Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyuntikkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 total Rp13 triliun ke BPJS Kesehatan. Dana ini diberikan untuk membayar iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi beban pemerintah. "Jadi, sudah cair Rp13 triliun, ada beberapa pemerintah membayarkan PNS, ada yang kekurangan PBI, ada yang daerah," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (13/12/2019). Dari informasi yang dikumpulkan Senin (30/12/2019), suntikan dana itu terbagi atas dua tahap. Pertama, untuk pembayaran iuran peserta kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat senilai Rp9 triliun. Kedua, untuk pembayaran iuran peserta PBI pemerintah daerah senilai Rp4 triliun. Rencananya masih ada satu tahap pencairan dana kepada BPJS Kesehatan yang akan diberikan Sri Mulyani pada akhir tahun ini. Pencairan untuk menutup kewajiban iuran Peserta Penerima Upah (PPU), seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Rp1 triliun. Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Melalui Perpres tersebut, iuran kepesertaan untuk kelas Mandiri I naik dua kali lipat dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Iuran kelas Mandiri II naik 115 persen dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan dan kelas Mandiri III naik 64,7 persen dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan BPJS juga sudah mengerek iuran peserta Penerima Bantuan Iuran mulai Agustus 2019 dan peserta pekerja penerima upah (PPU) pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa, dan perangkat desa. ***