EmitenNews.com - Pemerintah memasang target tahun 2024 mendatang inklusi keuangan Indonesia mencapai 90%. Terkait dengan ini Bank BRI menargetkan menjadi Champion of Financial Inclusion dengan berkontribusi hingga 70% di antaranya.


“Inklusi adalah kemakmuran maka kami diberikan penugasan (oleh pemerintah) untuk mengakselerasi inklusi keuangan. Maka visi kami sangat jelas kami sampai kapanpun akan ke UMKM dengan porsi terbesar UMKM, khususnya di mikro dan ultra mikro,” ujar Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, dilansir dari laman Kementerian BUMN.


Supari memaparkan satu hal paling krusial dalam peningkatan kapabilitas pemberdayaan adalah inklusi keuangan yang berkualitas demi mencapai kemakmuran. "Terhitung sampai awal 2023 ini, BRI telah berkontribusi sebanyak 65,4% (107,5 juta nasabah) dari 85,10% inklusi keuangan Indonesia berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," uangkapnya.


Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 62,55%, sedangkan terhadap total penyerapan tenaga kerja Indonesia mencapai 97,22%. Artinya, kondisi UMKM di tengah tantangan zaman secara tidak langsung berdampak terhadap perekonomian nasional.


BRI mengerahkan berbagai upaya untuk menjadikan UMKM sebagai inti bisnis agar semakin tangguh dan solid. Di antaranya dengan mencanangkan peningkatan kapabilitas pemberdayaan (empowerment) secara konsisten dan berkesinambungan terhadap para pelaku UMKM.


“Tentunya kalau kita mau terus mengangkat UMKM ini betul-betul jadi kontributor perekonomian kita, maka kita harus membangun kapabilitas di sektor tersebut. Kapabilitas empowerment, pemberdayaan,” kata Supari.


Urgensi peningkatan kapabilitas pemberdayaan berkaitan dengan perubahan kebiasaan masyarakat yang tak bisa dihindari, terlebih pasca pandemi Covid-19. Kebiasaan masyarakat yang berubah tersebut mengacu pada riset Inventure Knowledge 2020, meliputi stay at home lifestyle, go virtual, fokus kebutuhan konsumen beralih ke kebutuhan dasar, munculnya berbagai gerakan sosial, hingga akses yang semakin mudah karena digitalisasi.


Di sisi lain, Supari menyebutkan, peningkatan kapabilitas pemberdayaan tak hanya sekadar akses pasar secara digital, setidaknya ada tiga tahap yang harus diperhatikan, yakni pertama adalah literasi dasar yang di dalamnya mencakup inklusi keuangan dan manajemen keuangan dasar.


“Mengajarkan orang untuk menyisihkan uang menabung saja itu masih berat sekarang. Bahkan di kelompok-kelompok tertentu, ultra mikro misalkan, menabung itu adalah sebuah prestasi. Jadi harus kasih hadiah, gitu kira-kira didorong,” terangnya.


Kedua adalah mendesain literasi bisnis. Dalam hal ini melalui peningkatan kapasitas manajerial, membangun legalitas atau kepatuhan, mengembangkan budaya inovasi, membentuk pemahaman industri dan pasar, hingga membentuk kepemimpinan dan pola pikir jangka panjang untuk meningkatkan skala usaha.


Ketiga adalah literasi digital kepada UMKM dengan tujuan go digital, go modern, dan go global. Kemudian dalam peningkatan kapabilitas pemberdayaan perlu juga kapabilitas pembiayaan. BRI dalam hal ini menjadikan pembiayaan bagian dari pemberdayaan.


“Oleh karena itu kita mencoba membangun sebuah desain pembiayaan dari mulai yang paling rentan dengan bantuan uang. Kebetulan kami (BRI) sering menyalurkan program-program pemerintah, seperti penyaluran bantuan cash sampai dengan yang komersial kita bangun,” lanjut dia.


Berikutnya adalah kebutuhan channel yang makin beragam yang diakomodasi oleh BRI ke dalam berbagai kategori usaha seperti Rumah BUMN, Inkubasi Universitas, desa brilian, linkumkm, juga PNM mekaar. Diiringi dengan kapabilitas IT yang mengintegrasikan seluruh layanan dan kapabilitas kolaborasi.(*)