EmitenNews.com - Kursi Wakil Presiden kembali menjadi pusat perhatian pasar. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026, setelah polemik dokumen pendidikan dan bergulirnya usul pemakzulan di DPR. Presiden Prabowo Subianto kini memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama, dan MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pemilihan pada 2 Desember. Nama-nama itu belum diumumkan. Justru karena itu, pertanyaan yang lebih berguna bukan siapa, melainkan apa yang harus dipikul Wakil Presiden berikutnya di meja investasi.

Pasar sudah memberi gambaran yang gamblang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencetak rekor 9.032 pada Januari ditutup di 5.344 pada 13 November, sekitar 41 persen di bawah puncaknya, bahkan setelah menguat 5,82 persen dalam sepekan terakhir.

Rupiah sempat menembus Rp18.000 per dolar AS pada Oktober. Investor asing masih mencatat jual bersih hampir Rp100 triliun sepanjang tahun berjalan hingga awal November, menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pangkalnya bukan sekadar kegaduhan politik, melainkan kepercayaan terhadap tata kelola pasar. Pada 28 Januari, MSCI membekukan perubahan indeks Indonesia di tengah persoalan transparansi free float; IHSG dua kali kena trading halt berturut-turut dan Direktur Utama BEI mundur dua hari kemudian.

Pada 15 Oktober, MSCI membuka konsultasi untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. IHSG anjlok 14,91 persen dalam sepekan dan kapitalisasi pasar susut sekitar Rp1.544 triliun.

Keputusan final paling lambat 30 Juni 2027. Pemerintah menilai fundamental ekonomi tetap solid, dan otoritas bursa menyebut ada perbedaan persepsi dengan MSCI soal metode penghitungan. Namun, kepercayaan diukur dari ke mana modal bergerak, dan modal sedang keluar.

Apa peran Wakil Presiden di sini? Konstitusi hanya menyebut Presiden dibantu seorang Wakil Presiden; jabatan ini tidak memiliki portofolio ekonomi sendiri. Kepeduliannya pada investasi ditentukan oleh tugas yang didelegasikan dan keberanian memakainya.

Sejarah juga menunjukkan jabatan ini tak kebal dari guncangan pasar: B.J. Habibie dilantik sebagai wakil presiden pada Maret 1998, di tengah krisis moneter, dan menjadi presiden dua bulan kemudian.

Pada masa Jusuf Kalla yang pertama (2004–2009), ujian datang dari krisis global. Pada 8 Oktober 2008 BEI menghentikan perdagangan setelah IHSG jatuh 10,38 persen ke 1.451,67; perdagangan baru berjalan normal kembali 13 Oktober, dan saham sejumlah emiten kelompok Bakrie disuspensi.

Keputusan itu diambil otoritas bursa, dan di situlah pelajarannya: saat pasar panik, yang menentukan adalah kecepatan otoritas dan kredibilitas komunikasi. Di era Boediono (2009–2014), kecemasan atas pengurangan stimulus bank sentral AS pada 2013 menguji pasar keuangan, dan Wakil Presiden meminta pelaku usaha tidak berlebihan khawatir.