EmitenNews.com - Terjadi kelebihan biaya dalam pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi USD8 miliar, setara Rp114,24 triliun. Biaya itu membengkak USD1,9 miliar atau setara Rp27,09 triliun dari rencana awal USD6,07 miliar ekuivalen Rp86,5 triliun. China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung cost overrun proyek itu. Presiden Jokowi menegaskan proyek kereta cepat tersebut murni business to business (b to b) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun. 


Dalam keterangannya, Rabu (27/7/2022), Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, ada permintaan agar APBN pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung.


Namun, menurut Wahyu Utomo, pemerintah Indonesia tak bisa langsung menerima permintaan tersebut. Hal itu karena masih harus dibahas di Kementerian Keuangan sebagai bendahara APBN. "Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia. Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun."


Selain itu, soal masalah pembengkakan biaya, masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) apakah nanti bisa pemerintah ikut andil menalangi. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan kalau proyek Kereta Cepat Jakarta adalah murni business to business (b to b) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun. 


Sejauh ini, kata Wahyu Utomo, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terus memonitor ketat proyek ini. Diakui, target penyelesaiannya megaproyek itu molor beberapa kali. "Mungkin yang sedang dikerjakan adalah di depo-nya. Stasiun-stasiunnya kereta cepat juga sudah mulai dikerjakan."


Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung memang terancam terhambat, sehingga penyelesaian proyek diundur. Didiek mengatakan, penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa molor apabila PMN tidak kunjung cair dan menyusul menipisnya kas KCIC hingga September mendatang.


"Sudah dalam pembahasan menyeluruh dan akan diberikan support. Potensi penyelesaian kereta cepat ini akan terhambat, karena cash flow KCIC itu akan bertahan sampai September sehingga belum turun maka cost overrun ini Juni 2023 akan terancam mundur," kata Didiek dalam rapat Komisi V DPR.


Menurut Didiek, masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bermula dari kontraktor. Kemudian, pada 2019 proyek kereta cepat ini terhambat karena pembebasan tanah. Kemudian PT KAI diminta masuk. “Dengan keluarnya Perpres 93 tahun 2021, KAI menjadi lead sponsor proyek kereta cepat ini."


Didiek mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini awalnya USD6 miliar. Namun, pihaknya menghitung terdapat pembengkakan biaya terdiri atas pembebasan lahan, EPC, relokasi jalur dan biaya lainnya. "Sejak awal di pembebasan lahan ini antara USD100 juta sampai USD300 juta. Yang besar juga EPC ini, USD600 juta sampai USD1,2 miliar. Relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri." ***