TRADE

 -0.30%

IDXINDUST

 -0.89%

IDXINFRA

 -0.88%

AGRI

 2.37%

MNC36

 -1.13%

IDXCYCLIC

 -0.24%

IDXSMC-LIQ

 -0.51%

IDXHEALTH

 -0.45%

IDXTRANS

 0.41%

IDXENERGY

 0.03%

IDXQ30

 -1.08%

IDXFINANCE

 -0.93%

INFOBANK15

 -1.36%

I-GRADE

 -1.20%

BASIC-IND

 -0.99%

COMPOSITE

 -0.75%

IDXTECHNO

 -0.38%

MANUFACTUR

 -0.97%

IDXV30

 -0.45%

IDXNONCYC

 -0.69%

FINANCE

 -0.96%

Investor33

 -1.19%

IDXSMC-COM

 -0.31%

MISC-IND

 -0.77%

IDXESGL

 -1.37%

IDXBASIC

 -0.76%

DBX

 -0.34%

MINING

 -0.10%

IDX30

 -1.04%

IDXG30

 -0.97%

KOMPAS100

 -1.09%

PEFINDO25

 -0.95%

MBX

 -0.83%

BISNIS-27

 -1.18%

ISSI

 -0.51%

IDXPROPERT

 -0.49%

LQ45

 -1.08%

PROPERTY

 -0.28%

IDXBUMN20

 -1.04%

IDXHIDIV20

 -1.06%

JII

 -0.80%

INFRASTRUC

 -0.89%

IDX80

 -0.98%

JII70

 -0.76%

CONSUMER

 -1.03%

SRI-KEHATI

 -1.17%

SMinfra18

 -0.48%

Dalam Rapat Komisi IX DPR, Keseriusan Pemerintah Membela Rakyat Kecil Dipertanyakan

20/01/2020, 18:19 WIB

Dalam Rapat Komisi IX DPR, Keseriusan Pemerintah Membela Rakyat Kecil Dipertanyakan
EmitenNews.com – Keseriusan pemerintah membela rakyat kecil dipertanyakan. Setidaknya, itu yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Dewan Pengawas. Anggota Komisi IX, Kurniasih Mufidayati, yang ikut emosional, mengaku kecewa dengan BPJS Kesehatan karena tak ada kesepakatan meski sudah beberapa kali bertemu. Seperti anggota lainnya, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengemukakan kecewa karena rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan sepihak. "Apakah pemerintah memiliki iktikad baik untuk membela rakyat kecil? Apakah masih punya hati nurani? Saat masa reses masyarakat yang menjual pisang goreng mereka tidak bisa masuk dalam PBI (Penerima Bantuan Iuran). Kalau apa yang dipaparkan pemerintah mengenai iuran BPJS yang sama persis lebih baik ditutup saja karena kita sudah beberapa kali mendapatkan bahan presentasi," kata politisi PKS tersebut. Rekannya, anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mempertanyakan sikap BPJS yang tidak memberikan solusi atas masalah itu. Seperti yang lainnya, ia mengaku geram, karena pihak legislatif dituding tidak membela masyarakat, termasuk para buruh. Itu yang mengemuka dalam pertemuan Komisi IX DPR dengan perwakilan buruh, Senin (20/1/2020). Kalangan buruh yang merasakan langsung dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, mempertanyakan sikap DPR terkait BPJS. “Mereka sangat merasakan langsung dampak dari ini. Ini soal komitmen. Saya sudah capek ini bolak balik rapat BPJS tidak ada solusinya. Mohon pimpinan dari semua partai, enggak ada kubu pemerintah ataupun lainnya, yang ada hanya rakyat di sini," ujarnya. Anggota Komisi IX DPR RI, peserta rapat tampak geram terkait persoalan BPJS Kesehatan yang tak kunjung tuntas. Apalagi, karena hari yang sama berlangsung aksi demo ribuan buruh di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di depan gedung DPR RI. Para buruh memprotes kenaikan iuran BPJS Kesehatan sampai 100 persen, per 1 Januari 2020. Sesuai Peraturan presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kenaikan iuran tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Dalam peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo itu, disebutkan penyesuaian tarif iuran untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Berdasarkan Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu, kenaikan iuran BPJS untuk Kelas III dari Rp25.500 per bulan menjadi Rp42.000. Kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, dan Kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000. ***  

Author: M. Nasir