EmitenNews.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membedah soal Daerah Khusus Jakarta dan poros maritim berbasis industri. LaNyalla menyampaikan hal itu secara virtual pada forum Bahtsul Masa’il Kubro yang diselenggarakan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Barat, di Dayang Sumbi Hall Sari Ater Resort & Hotel Subang, Selasa (7/5/2024).

Pada acara bertema 'Polemik Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dan Poros Maritim Berbasis Industri' itu LaNyalla menilai posisi Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara penting untuk dibahas. Senator asal Jawa Timur itu menilai, secara umum terdapat tiga latar belakang mengapa Jakarta menjadi daerah khusus.

Pertama, Jakarta memiliki kedudukan sebagai pusat perekonomian nasional. Kedua, Jakarta akan menjadi kota global, dan ketiga, karena Jakarta adalah kawasan aglomerasi, yang disanggah oleh Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.

Senator asal Jawa Timur itu berharap, para peserta Bahtsul Masa’il dapat mendalami naskah akademik dan isi dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tersebut. Dengan begitu, LBM PWNU Jawa Barat dapat menghasilkan keputusan yang tepat, sekaligus sebagai rekomendasi atas kebijakan publik tersebut.

Di sisi lain, terkait dengan poros maritim berbasis industri. LaNyalla menilai ada lima pilar kebijakan maritim yang seharusnya menjadi landasan bagi Indonesia untuk dapat menjadi poros maritim dunia.

Kelima pilar kebijakan maritim tersebut adalah budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim dan pertahanan maritim. Hal tersebut penting untuk ditelaah apakah kelima pilar tersebut telah menjadi roadmap pembangunan maritim Indonesia atau belum. Mengingat, masih rendahnya penerimaan negara di sektor maritim.

Kedaulatan rakyat dan Pancasila

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin yang hadir di tempat acara dan menjadi pembicara dengan tema berbeda. Sefdin menjabarkan pentingnya kedaulatan rakyat, Pancasila dan tantangan global yang dihadapi Indonesia. Menurut Sefdin, kedaulatan rakyat dan Pancasila merupakan dua hal penting dalam menghadapi tantangan global.

Dalam sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan naskah asli UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa ini memiliki Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan seluruh elemen rakyat. Yang diisi DPR yang dipilih, dan unsur daerah dan golongan yang diutus. 

Dengan begitu, sistem demokrasi Indonesia menjadi sistem utuh dan berkecukupan, tanpa ada yang ditinggalkan, karena seluruh elemen rakyat terwakili dalam Lembaga Tertinggi Negara tersebut.