EmitenNews.com - Setelah proses pembangunan yang memakan waktu 7,5 bulan, Jembatan Otto Iskandar Dinata (Otista) di Kota Bogor, Selasa (19/12/2023) kemarin rampung dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Jembatan Otto Iskandar Dinata Kota Bogor,” kata Presiden.


Presiden menyampaikan, proyek pelebaran Jembatan Otista ini merupakan upaya mengatasi kemacetan yang diakibatkan oleh penyempitan jalan.


“Jembatan Otista ini salah satu menjadi problem di Kota Bogor, karena setelah [jalanan] melebar, menyempit di jembatan ini,” ujar Presiden dalam keterangan persnya usai peresmian.


Menurut Presiden, jembatan yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp50 miliar tersebut saat ini telah memiliki konstruksi yang lebih baik dibanding sebelumnya.


“Kalau kita lihat sekarang saya kira lebih dari cukup,” ujarnya.


Presiden mengungkapkan bahwa dalam pembangunan, ciri khas jembatan yang telah ada sejak tahun 1920 itu pun tetap dipertahankan dalam rangka menjaga cagar budaya.


“Tetap dijaga tadi saya juga ke bawah melihat, konstruksi lengkung itu tetap tidak dihilangkan,” tandasnya.


Senada dengan Presiden Jokowi, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pelebaran Jembatan Otista bertujuan untuk mengurangi kemacetan akibat penyempitan jalan di jembatan.


“Ketika tahun 2015, kami melakukan kajian dan muncullah kemudian kebijakan sistem satu arah. Diberlakukan sistem satu arah di seputar Istana ini, mengurangi kemacetan, tetapi ternyata titik ini adalah titik penyempitan utama, Pak, bottlenecking utama di pusat kota. Karena itu, warga meminta kepada pemerintah kota untuk melebarkan ini,” ungkap Bima.


Bima pun berharap jembatan yang dibangun selama 7,5 bulan ini dapat memperlancar arus lalu lintas serta perekonomian warga sekitar.


“Mudah-mudahan lancarnya jembatan ini membukakan rezeki yang lebih luas lagi bagi seluruh warga,” tandas Bima.


Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ad Interim Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.(*)