DPR Dukung PLN Penuhi Kebutuhan Listrik Industri dan Bisnis

Ilustrasi PLN. dok. PT PLN(Persero).
EmitenNews.com - PT PLN (Persero) didorong untuk memenuhi kebutuhan listrik industri dan bisnis baru. Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi PLN, Rabu (8/2/2023), mengungkapkan, hadirnya kawasan-kawasan industri baru di berbagai daerah akan menciptakan berbagai multiplier effect, termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Pemenuhan listrik bagi kawasan industri baru ini juga akan mendukung penyerapan listrik yang saat ini sedang mengalami kelebihan pasokan, khususnya di Pulau Jawa,” kata Dyah Roro Esti.
Dyah menyampaikan salah satu kawasan industri yang menjadi potensi adalah Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Gresik. Kawasan yang berdiri di lahan seluas 3.000 hektare (ha) ini, akan menjadi pusat industri yang terintegrasi dengan pelabuhan publik multifungsi, dan perumahan.
Dyah mengaku baru mengunjungi JIIPE, salah satunya meninjau progres pembangunan smelter milik Freeport. Pihaknya melihat ini salah satu solusi untuk penyerapan listrik, terkhusus di wilayah Jawa yang memiliki kawasan industri. Di JIIPE ini, ada peluang besar untuk penyerapan listriknya.
"Saya mohon, karena ini ada multiplier effect yang didapat dari industri, agar dikawal pembangunan infrastruktur listrik pendukung smelter ini bisa selesai di tahun 2024. Ketika smelter beroperasi, listriknya siap," tambah Dyah.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam siaran pers, Kamis (9/2/2023) memastikan PLN siap memenuhi kebutuhan listrik untuk industri dan bisnis. Kapasitas daya terpasang PLN saat ini sangat cukup dengan rata rata cadangan daya lebih dari 30 persen.
"Kami menyadari listrik ini adalah jantung pertumbuhan ekonomi. Cadangan daya saat ini sangat cukup dibandingkan tahun 2015 yang defisit. Untuk itu kami pastikan bahwa PLN siap memenuhi kebutuhan listrik pelanggan, khususnya untuk industri dan bisnis," ucap Darmawan Prasodjo. ***
Related News

PPH 21 dan PPN Bawa Penerimaan Pajak Bulan Maret Alami Rebound

Percepat Program Prioritas, Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp86,6T

Indonesia Bersaing dengan 72 Negara dalam Negosiasi Tarif dengan AS

BPS: April 2025 Terjadi Inflasi 1,95 Persen YoY

Lagi; Harga Emas Antam Turun Rp20.000 per Gram

Bank Minta Agunan KUR di Bawah Rp100 Juta, Siap Terima Sanksi