EmitenNews.com - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar webinar bertema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi". Kegiatan tersebut untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional.


Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membuka acara tersebut secara resmi di Bogor, (30/6). Hadir ratusan peserta dari beragam perguruan tinggi di Indonesia. Muhadjir Effendy menekankan Undang-Undang Dasar (UUD) mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Bertolak dari semangat itu, terbit Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).  


UU tersebut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota keluarga. Implementasi SJSN itu, melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan, dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial, dan tabungan dengan prinsip gotong-royong.


”Implementasi prinsip gotong royong itu, sejalan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan selaras dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi mental,” imbuh Muhadjir.


Pihaknya juga menyoroti masih banyak masyarakat belum memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko bisa menimpa diri, dan keluarga setiap saat. Berdasar data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019, literasi asuransi penduduk Indonesia hanya 19,40 persen. 


Oleh karena itu, Muhadjir berharap kegiatan kampanye, sosialisasi, edukasi, dan literasi harus lebih gencar lagi oleh kedua BPJS. Bersama kementerian lembaga terkait melibatkan segenap pemangku kepentingan. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong, dan pentingnya jaminan sosial dalam peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara tepat dengan memasukkan jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.


Senada dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang dunia pendidikan memiliki peran sangat krusial. Yaitu, dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini. Itu sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare. Pembuatan kurikulum pendidikan jaminan sosial harus membumi. Itu agar peserta didik dapat memahami secara komprehensif. Dengan begitu, secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.


Sementara itu, Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi, mengatakan sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan butuh strategi perluasan akses jaminan sosial. Khususnya, bagi kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa depan. Salah satunya melalui pembentukan sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Penting agar literasi mengenai jaminan sosial dapat diketahui secara komprehensif.


”Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antarstakeholder yaitu Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker, dan Kemenag sangat penting, dalam merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem jaminan sosial melalui kurikulum pendidikan. Sehingga literasi jaminan sosial bisa masuk bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan,” terang Abdur.


Webinar itu diharap mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik juga menghadirkan beberapa narasumber berkompeten di bidangnya. Seperti Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin, dan Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional Dinna Wisnu. 


Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani Riant Nugroho menjadi moderator seluruh diskusi tersebut. Turut hadir juga Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk memberikan closing speech. ”Semoga pembangunan literasi jaminan sosial dari pelajar  menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang," cetus Abdur.


Sementara itu, Kepala Kantor Cabang (Kakcab) BPJAMSOSTEK Jakarta Salemba M. Izaddin sangat mendukung materi jaminan sosial menjadi kurikulum pendidikan. Menurut Izaddin, kurikulum itu kebutuhan nyata bagi keberlangsungan, dan pengembangan program jaminan sosial mendatang. ”Karena jika program jaminan sosial menjadi literasi generasi sejak dini, secara otomatis peserta didik akan menerapkan karena sadar menjadi kebutuhan,” ungkap Izaddin.


Misalnya, seorang pelajar SMA atau mahasiswa sadar dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), tentu akan otomatis bergabung menjadi peserta ketika memasuki dunia kerja. ”Sejatinya, kami di DKI Jakarta sudah mulai masuk sekolah-sekolah untuk sosialisasi program Jamsostek terutama sebelum pandemi Covid-19, dan ternyata respons para pelajar sungguh luar biasa. Nah, Alhamdulillah apabila nanti literasi jaminan sosial bisa masuk sekolah, dan menjadi kurikulum sebagai kebijakan resmi di tingkat nasional,” cetus Izaddin. (*)