Dua Pejabat Tinggi Kementerian Diangkat jadi Komisaris Surveyor Indonesia, Cek Namanya
EmitenNews.com - Dua pejabat tinggi kementerian mendapat tugas sebagai komisaris BUMN. Kementerian BUMN dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) selaku pemegang saham menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Surveyor Indonesia. Lalu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksonos sebagai komisaris Surveyor Indonesia.
“Peran Dewan Komisaris dalam membangun hubungan yang semakin solid dan mendorong peran Surveyor Indonesia sebagai penyedia jasa Testing, Inspection, Certification (TIC) dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan peningkatan ekonomi nasional,” ujar Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Kementerian BUMN, Liliek Mayasari seperti dikutip Antara, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Hal tersebut sejalan dengan fungsi Surveyor Indonesia sebagai Verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri, serta Lembaga Penjamin Halal yang merupakan bagian dari upaya bersama menguatkan eksistensi Indonesia di pasar global.
Dody Widodo sebelumnya, sejak 2020 merupakan komisaris Surveyor Indonesia. Sedangkan Djatmiko Bris Witjaksono sebagai Komisaris baru di perusahaan yang sama, PT Surveyor Indonesia.
Dengan adanya perubahan tersebut maka susunan Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia saat ini sebagai berikut :
- Komisaris Utama - Dody Widodo
- Komisaris - Djatmiko Bris Witjaksono
- Komisaris - Wawan Sunarjo
- Komisaris - Ferry Andrianto
- Komisaris Independen - Paulus Prananto.
Seperti kita ketahui, PT Surveyor Indonesia yang berdiri pada 1 Agustus 1991 merupakan anggota Holding BUMN Jasa Survei IDSurvey yang dibentuk pada 5 Mei 2021, dengan induk holding yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). ***
Related News
Harga Emas Antam Hari ini Tetap di Rp2.501.000 per Gram
Ekonom: Perlu Evaluasi Ulang Kebijakan Sebelum Implementasi B50
Menteri Rosan Ungkap, Realisasi Investasi 2025 Tembus Rp1.905 Triliun
BI Rate 2025 vs 2024, Bagaimana Arah Kebijakan Bank Indonesia di 2026?
Wamenkeu: APBN di Daerah Harus Berorientasi pada Dampak dan Manfaat
Perekonomian Nasional Akhir Tahun 2025 Terjaga Tetap Resilien





