EmitenNews.com - Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) mengusulkan penguatan dukungan insentif fiskal dan nonfiskal serta kepastian penyerapan produk dalam negeri kepada pemerintah. Usulan tersebut disampaikan guna mengatasi tingginya ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku obat impor dan kendala skala keekonomian di sektor hulu.

Aspirasi pelaku usaha ini mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (RPermenko) tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Rabu (11/11).

Perwakilan GPFI, Pamian Siregar, mengapresiasi inisiatif penguatan koordinasi tersebut sekaligus mendorong adanya mekanisme yang mampu menyelesaikan hambatan implementasi kebijakan antarinstansi. Ia menyoroti bahwa struktur industri bahan baku obat berbasis kimia di dalam negeri saat ini masih rentan karena belum terintegrasi dengan industri petrokimia hulu.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenko Perekonomian, Eripson, menyampaikan bahwa pengembangan industri sediaan farmasi dan alat kesehatan memang tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu kementerian atau lembaga. Ia menegaskan perlunya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan karena sektor ini mencakup mata rantai yang luas, mulai dari riset, penyediaan bahan baku, proses produksi, standardisasi mutu, regulasi ekspor-impor, fasilitasi investasi, hilirisasi, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dukungan terhadap penguatan penyerapan pasar domestik turut disuarakan Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Imam Subagyo. ASPAKI mendorong penguatan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar investasi dalam negeri diimbangi penyerapan pasar, serta mengusulkan penilaian perkembangan industri alat kesehatan turut memperhitungkan nilai transaksi.

Sementara itu, perwakilan AB3O, Irfat Andrianto, meminta kejelasan tahapan dan target penyelesaian hambatan guna menjamin kepastian investasi rantai pasok bahan baku obat nasional. Perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Randy Teguh dan Ani Rahardjo, juga mengusulkan pelibatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta kejelasan dasar penghitungan indikator proporsi obat produksi lokal.

Seluruh masukan dalam forum konsultasi publik yang merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini akan digunakan untuk mempertajam RPermenko sebelum memasuki tahapan harmonisasi lebih lanjut.(*)