Isu Tambang Ujung Kulon, ESDM Pastikan Tak Ada Izin Terbit
:
0
Foto: Okezone
EmitenNews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada satu pun izin usaha pertambangan yang diterbitkan di kawasan maupun perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Provinsi Banten. Kementerian ESDM juga menegaskan kawasan konservasi tersebut tidak termasuk dalam wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Wilayah yang diatur dalam regulasi tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar TNUK. Penetapan wilayah perairan itu pun berstatus Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang merupakan bagian dari perencanaan tata kelola mineral nasional, bukan persetujuan untuk melakukan penambangan.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11).
Polemik ini mencuat setelah wacana pemindahan atau translokasi badak dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, di sela pertemuan media COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11). Hashim beralasan pemindahan dilakukan karena potensi bencana gempa atau tsunami, sembari menawarkan proyek tersebut kepada calon investor.
Wacana tersebut memicu spekulasi pegiat lingkungan bahwa pemindahan satwa terancam punah itu berkaitan dengan eksplorasi tambang di sekitar TNUK. Menanggapi hal ini, Anggia menekankan penetapan WUP berbeda dengan izin operasional tambang.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.
Penetapan WUP di perairan sekitar TNUK berproses sejak usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 yang sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemprov Banten kembali mengusulkannya pada 16 November 2015 hingga masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, sebelum diperbarui melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
Setiap penerbitan izin tambang di Indonesia wajib memenuhi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Syarat tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Anggia.(*)
Related News
Kuasai 78% Layanan Terminal Kendaraan, IPCC Lakukan Ini di Pontianak
55.364 Lulusan Siap Magang, 50% Ditargetkan Terserap Kerja
Obligasi Daerah tak Direstui Pusat, Gubernur Pramono Berpaling ke SMI
Danamon (BDMN) Dorong Transformasi Berdampak Nyata
Minta Maaf ke Singapura & Malaysia, Prabowo: 104 Perusahaan Diselidiki
Proyek Properti Repower Asia (REAL) Raih Predikat Highly Commended





