IDXINDUST

 0.00%

IDXINFRA

 0.00%

IDXCYCLIC

 0.00%

MNC36

 0.00%

IDXSMC-LIQ

 0.00%

IDXHEALTH

 0.00%

IDXTRANS

 0.00%

IDXENERGY

 0.00%

IDXMESBUMN

 0.00%

IDXQ30

 0.00%

IDXFINANCE

 0.00%

I-GRADE

 0.00%

INFOBANK15

 0.00%

COMPOSITE

 0.00%

IDXTECHNO

 0.00%

IDXV30

 0.00%

IDXNONCYC

 0.00%

Investor33

 0.00%

IDXSMC-COM

 0.00%

IDXBASIC

 0.00%

IDXESGL

 0.00%

DBX

 0.00%

IDX30

 0.00%

IDXG30

 0.00%

KOMPAS100

 0.00%

PEFINDO25

 0.00%

BISNIS-27

 0.00%

ISSI

 0.00%

MBX

 0.00%

IDXPROPERT

 0.00%

LQ45

 0.00%

IDXBUMN20

 0.00%

IDXHIDIV20

 0.00%

JII

 0.00%

IDX80

 0.00%

JII70

 0.00%

SRI-KEHATI

 0.00%

SMinfra18

 0.00%

Jangan Khawatir, Tahun Ini Tidak ada PPN Sembako dan Sekolah

11/06/2021, 22:18 WIB

Jangan Khawatir, Tahun Ini Tidak ada PPN Sembako dan Sekolah

EmitenNews.com - Jangan khawatir, tahun ini, pemerintah tak akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako), juga  jasa kesehatan dan pendidikan. Pembahasan dan keputusan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) itu, tetap akan dibahas oleh DPR. Pemerintah sejauh ini masih akan mendengarkan pendapat banyak pihak terkait perluasan objek pajak itu.

 

"Tidak benar akan ada pajak sembako dalam waktu dekat, pajak pendidikan, kesehatan, besok atau lusa atau bulan depan, atau tahun ini dipajaki, tidak," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam diskusi online Narasi Institute: Arah Kebijakan Pajak Kala Pandemi Covid-19, Jumat (11/6/2021).

 

"RUU masih dipimpin DPR, bahkan belum diparipurnakan, belum dibahas kami masih terus dengarkan aspirasi banyak pihak," ujar Yustinus.

 

Menurut Yustinus,rencana pemerintah terkait perluasan PPN untuk barang sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan merupakan kajian lama. Tetapi,  eksekusinya tertunda. "Ini kesempatan baik untuk dipikirkan kalau pandemi berakhir, ekonomi pulih apa yang diperlukan. Ini bukan kebijakan ujug-ujug atau tiba-tiba, tapi kajian bertahun-tahun dilakukan, tapi eksekusinya tertunda sebab ini butuh undang-undang. Jadi, butuh proses politik." 


Author: N A