Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J, Hari Ini Bharada E Hadapi Sidang Vonis
:
0
Terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau Bharada E jalani sidang vonis, Rabu (15/2/2023). dok. Merdeka.
EmitenNews.com - Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J memasuki babakan akhir. Hari ini, Rabu (15/2/2023), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan vonis atas terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau Bharada E, yang sebelumnya dituntut hukuman 12 tahun penjara. Empat terdakwa lainnya sudah divonis lebih besar daripada tuntutan jaksa.
Saat membacakan tuntutan dalam sidang di PN Jaksel, Rabu (18/1/2023), Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut Bharada E, hukuman penjara 12 tahun. JPU meyakini anak muda ini telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf untuk merampas nyawa Yosua.
"Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 12 tahun penjara," kata jaksa.
Jaksa meyakini Eliezer melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa menyebut Eliezer adalah eksekutor pembunuhan Yosua. "Hal-hal yang memberatkan, terdakwa merupakan eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Nopriansyah Yosua Hutabarat."
Menurut Jaksa, perbuatan Bharada Richard Eliezer telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga Yosua. Perbuatan Eliezer juga menimbulkan kegaduhan dan keresahan yang meluas di masyarakat.
Related News
Transformasi SDM Unggul, Bank BSN Sabet Human Capital Awards 2026
Karhutla di Tanah Air, Polri Tetapkan 265 Tersangka, 20 dari Korporasi
Silmy Karim Didakwa Peras Penjamin WNA Rp168,92M, JPU Bongkar Modusnya
Kata Pandu Sjahrir Soal Polemik Supra Sekuritas
Kasus Suap HGB Summarecon Agung, MAKI Desak KPK Jemput Paksa Nusron
KPK Usul Aset Pejabat yang tidak Dilaporkan ke LHKPN Bisa Disita





