Kementerian PUPR Bakal Jadi Juru Selamat PSN yang Ditangani WIKA dan WSKT

EmitenNews.com -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan menyelamatkan proyek-proyek strategis yang kontraknya diperoleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).
Menteri PUPR , Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa komitmennya untuk tetap melanjutkan sejumlah proyek yang digarap dua BUMN ini meski saat ini keduanya sedang dihadapkan pada laporan keuangan yang diduga fiktif.
"Kami evaluasi dari kontrak yanqg didapatkan dari PUPR , itu yang kita selamatkan untuk dikerjakan. Kalau soal laporan keuangan itu kan sudah domain dari corporate action itu domainnya Kementerian BUMN ," ulas Basuki saat ditemui saat menghadiri RDP di DPR RI, Rabu (7/6).
Basuki menegaskan bahwa pemerintah masih memberi kepercayaan kepada BUMN Karya dalam mengerjakan proyek infrastruktur. Sebab beberapa proyek yang ditangani keduanya sudah terbukti kualitas dan kemantapannya.
"Kita masih percaya BUMN Karya, kita ada banyak proyek yang digarap dari BUMN Karya ini," tukasnya.
Disisi lain, Kementerian PUPR juga bakal terus melakukan perbaikan jalan daerah tahap pertama ditargetkan akan dilakukan pada Juli 2023 dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp14,6 triliun.
Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk menangani perbaikan jalan di 32 provinsi pada 573 ruas jalan dengan total panjang 2.873 kilometer (km).
Selain itu, untuk penanganan jembatan sepanjang 2.363 meter.
"Ini yang baru kami usulkan tanggal 5 Juni kemarin. Sekarang sudah di Kementerian Keuangan, saya mohon agar ini bisa selesai dokumen anggarannya bulan ini juga, dua minggu ini supaya kami bisa melakukan pengadaannya, baik melalui lelang maupun e-katalog, sehingga target bulan juli kita mulai," ujarnya di Gedung DPR, Rabu (7/6/2023).
Related News

KPK Tetapkan Tersangka Kasus LPEI Klaster Sakti Mait Jaya Langit

Kasus Karhutla, KLH Segel Enam Perusahaan di Kalbar

Stasiun KA Warga BSD Tahap Finishing, Siap Lalui Rangkaian Uji Coba

Semarakkan HUT Kemerdekaan, Pemerintah Tetapkan 18 Agustus Hari Libur

Beri Amnesti-Abolisi Kasus Korupsi, Presiden Dinilai Permainkan Hukum

BUMN Ini Tetap Koperatif dan Tegaskan Komitmen terhadap GCG