EmitenNews.com - Pemerintah berkomitmen tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada urgensi bagi pemerintah saat ini untuk mengganggu kebijakan moneter yang menjadi tanggung jawab bank sentral, termasuk desakan untuk terus mendukung program-program pemerintah. 

"Dalam pengertian saya enggak akan memeras Bank Sentral untuk membiayai program pembangunan kita," ujar Menkeu Purbaya kepada pers, di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (20/1/2026). 

Purbaya menjelaskan lain halnya saat kondisi krisis, seperti pandemi Covid-19, otoritas moneter dan fiskal harus berjalan bersama untuk memastikan percepatan pemulihan ekonomi, sebagaimana melalui kebijakan burden sharing atau berbagi beban. Saat ini tak ada krisis semacam itu. 

Menkeu Purbaya juga menampik program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kebutuhan biaya yang besar, misalnya makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi desa merah putih (KDMP). Ia memastikan, anggaran pemerintah dipastikan selalu cukup. Karena itu, pemerintah tidak perlu anggaran dari BI untuk membiayai program pemerintah.

Purbaya menegaskan independensi BI baru bisa dipersoalkan jika terjadi intervensi langsung pemerintah dalam penetapan kebijakan moneter. Kondisi itu disebut tidak pernah terjadi. Menurut dia, pembagian peran antara pemerintah dan BI sudah jelas. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal. BI bertanggung jawab penuh atas kebijakan moneter. 

Menkeu Purbaya merespon kekhawatiran publik bahwa tata kelola BI akan kehilangan independensinya pascapertukaran pejabat BI dengan Kemenkeu. Terutama karena keberadaan salah satu calon Deputi BI, Thomas Djiwandono sebagai pengganti Juda Agung memantik kekhawatiran tersebut.

Memang, selain Thomas, proses pengisian jabatan petinggi BI sebagai pengganti Juda Agung tersebut juga memunculkan dua nama lainnya Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro. Tetapi, angin sepertinya berhembus kepada Thomas, yang juga putra eks Gubernur BI Soedradjad Djiwandono.

Bukan apa-apa. Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan adalah keponakan Presiden Prabowo Subianto. Dalam partai besutan sang paman, Partai Gerindra, Thomas adalah salah satu petinggi parpol tersebut, meski mengaku bakal segera mengundurkan diri.

Seperti apa hasilnya, siapa yang bakal menggantikan Juda Agung di BI, baiklah kita tunggu siapa yang akhirnya terpilih.

Mari dengar apa yang disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede

Tetapi, baiknya kita dengar apa yang disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada EmitenNews.com, Rabu (21/1/2026). Josua menjelaskan, pergantian Juda muncul saat pasar sedang sangat peka terhadap isu kredibilitas kebijakan, karena rupiah sedang tertekan dan kekhawatiran fiskal ikut menguat.

"Kabar pergeseran personel antara Kementerian Keuangan dan BI dengan alasan yang belum jelas, dan dinamika ini dibaca pasar sebagai tambahan sumber ketidakpastian kebijakan di tengah defisit 2025 yang sudah mendekati batas 3% terhadap PDB," kata Josua Pardede.

Masih kata Josua, dampaknya jalur yang paling cepat terasa biasanya bukan langsung perubahan suku bunga, melainkan kenaikan premi risiko. Di sini, pelaku pasar jadi meminta imbal hasil lebih tinggi dan menahan aliran dana masuk. Akibatnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah lebih mudah membesar.

Memang, untuk efek terhadap kebijakan BI ke depan, pergantian satu posisi pada dasarnya tidak otomatis mengubah arah kebijakan secara drastis. Ini karena keputusan BI bersifat kolektif dan ditopang kerangka kerja yang sudah mapan.

Namun, menurut Josua Pardede, pada kondisi rupiah yang saat ini cenderung melemah terhadap USD, pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia dapat memengaruhi dua hal yang sangat menentukan pasar, "Nada komunikasi dan persepsi konsistensi."

Itu berarti sekalipun langkah kebijakan intinya tetap menahan atau menyesuaikan suku bunga sesuai data inflasi, pertumbuhan, dan stabilitas nilai tukar, pasar bisa menilai risikonya naik bila melihat sinyal bahwa prioritas stabilitas dapat “ditawar” demi target pertumbuhan atau pembiayaan fiskal.

Satu hal lagi, jika pengganti Juda adalah Thomas Djiwandono, isu independensi BI berpotensi menjadi lebih sensitif karena faktor hubungan keluarga dengan Presiden serta latar belakang fiscal. Dengan begitu, pasar berpotensi khawatir ada dorongan agar BI lebih akomodatif terhadap kebutuhan pemerintah.