EmitenNews.com - Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2022 tercatat sebesar 416,3 miliar dolar AS. Pertumbuhan ULN Indonesia di akhir Februari 2022 mengalami kontraksi sebesar 1,5% (yoy), melanjutkan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 1,6% (yoy).


"ULN Pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan berhati-hati," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam siaran persnya, Kamis (14/4).


BI menyebut perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta. Pertumbuhan ULN Pemerintah pada akhir Februari 2022 terkontraksi 3,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,4% (yoy), sehingga posisi ULN Pemerintah pada Februari 2022 tercatat sebesar 201,1 miliar dolar AS.


Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Antara lain dukungan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur serta program peningkatan daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Development Bank (ADB).


"Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik," kata Erwin.


Menurutnya penarikan ULN pada Februari 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).


Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8%). Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN Pemerintah.


Catatan BI, ULN swasta mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN swasta akhir Februari 2022 terkontraksi 2,0% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,8% pada periode sebelumnya.


Hal ini disebabkan oleh kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) sebesar 1,5% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,1% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) juga mengalami kontraksi 4,0% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,3% (yoy).