EmitenNews.com - Ingat!. Pemerintah tidak akan membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ogah menjemput peluang itu, meskipun ada banyak pihak yang terus melobi. Indonesia sudah dalam posisi yang benar, konsisten dengan program hilirisasi bahan mineral.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan hal tersebut saat berbicara dalam Minerba Convex 2025, di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Menteri Bahlil menganggap, Indonesia sudah masuk kepada jalur yang sudah direncanakan khususnya berkaitan dengan hilirisasi. Karena itu, kata Ketua Umum Partai Golkar itu, ada banyak pihak yang tidak nyaman dengan keberhasilan Indonesia atas hilirisasi, baik dari luar negeri maupun di dalam.

Bagusnya, Bahlil menegaskan tidak akan mundur menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Mantan Menteri Investasi itu, konsisten menjalankan program hilirisasi, salah satu program unggulan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Banyak yang melobi saya, agar membuka ekspor barang mentah. Saya katakan kalau begini terus, apa bedanya kita di zaman VOC dengan sekarang. Dulu di zaman VOC itu kan mengambil barang mentah kita, di bawa ke luar, mereka olah di luar, nilai tambahnya di luar, baru dibawa lagi ke dalam negeri," ungkap Bahlil.

Satu hal, meski tidak membuka keran ekspor, pemerintah membuka kesempatan untuk tetap menjalankan kolaborasi.

Dengan menutup keran ekspor mineral mentah, Indonesia sukses menjalankan hilirisasi. Contohnya nikel yang nilai ekspornya melesat dari yang sebelumnya, tahun 2017-2018 hanya USD3,3 miliar menjadi USD35 miliar - USD40 miliar tahun 2023-2024. Terjadi kenaikan 10 kali lipat lebih. 

“Ini adalah betul-betul sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membangun roadmap pengelolaan sumber daya alam kita yang berbasis nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah," tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Presiden Prabowo Subianto bertekad memerangi praktik pertambangan ilegal

Pemerintah juga bertekad memerangi praktik pertambangan ilegal. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) alias ilegal di berbagai wilayah di Indonesia semakin marak. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya bahkan telah mencapai ribuan titik.

Berdasarkan laporan dari Aparat Penegak Hukum saat ini terdapat sebanyak 1.063 lokasi tambang ilegal di Indonesia. Nilai kerugian negara akibat adanya tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

"Saya telah diberi laporan, terdapat 1.063 tambang ilegal. Dari 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun," kata Prabowo Subianto saat Pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Selasa(19/08/2025).

Karena itu, Presiden meminta dukungan penuh dari semua pihak dalam membereskan persoalan tambang ilegal di Indonesia. Baik itu dukungan dari MPR, partai politik dan lainnya.

Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam membekingi aktivitas tambang ilegal, termasuk kader Partai Gerindra, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras. Presiden tak segan-segan bertindak keras, dan tegas atas nama rakyat. ***