TRADE

 -0.18%

IDXINDUST

 -0.59%

IDXINFRA

 -0.85%

AGRI

 2.34%

MNC36

 -0.83%

IDXCYCLIC

 0.05%

IDXSMC-LIQ

 -0.36%

IDXHEALTH

 -0.18%

IDXTRANS

 0.41%

IDXENERGY

 0.15%

IDXQ30

 -0.75%

IDXFINANCE

 -0.61%

INFOBANK15

 -0.97%

I-GRADE

 -0.96%

BASIC-IND

 -1.06%

COMPOSITE

 -0.56%

IDXTECHNO

 -0.46%

MANUFACTUR

 -0.83%

IDXV30

 -0.26%

IDXNONCYC

 -0.58%

FINANCE

 -0.63%

Investor33

 -0.84%

IDXSMC-COM

 -0.19%

MISC-IND

 -0.29%

IDXESGL

 -1.09%

IDXBASIC

 -0.82%

DBX

 -0.34%

MINING

 -0.04%

IDX30

 -0.73%

IDXG30

 -0.70%

KOMPAS100

 -0.84%

PEFINDO25

 -0.62%

MBX

 -0.60%

BISNIS-27

 -0.82%

ISSI

 -0.39%

IDXPROPERT

 -0.30%

LQ45

 -0.80%

PROPERTY

 -0.19%

IDXBUMN20

 -0.84%

IDXHIDIV20

 -0.79%

JII

 -0.66%

INFRASTRUC

 -0.83%

IDX80

 -0.73%

JII70

 -0.61%

CONSUMER

 -0.82%

SRI-KEHATI

 -0.82%

SMinfra18

 -0.32%

Menteri Terawan Minta BPJS Kesehatan Kendalikan Pengeluaran dengan Fokus Layanan Dasar

30/11/2019, 20:08 WIB

Menteri Terawan Minta BPJS Kesehatan Kendalikan Pengeluaran dengan Fokus Layanan Dasar
EmitenNews.com – Ini langkah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Ia meminta penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu, mengendalikan pengeluarannya dengan membatasi dan fokus pelayanan dasar. Jenderal TNI AD berbintang tiga itu, merujuk pada kasus banyaknya peserta menjalani kelahiran dengan operasi sesar memanfaatkan BPJS Kesehatan. "Kalau uangnya terbatas, pengeluarannya ya harus terbatas. Kalau tidak ya sampai ke ujung dunia, ilmu ekonominya pasti defisit. Saya menghimbau semua bekerjalah berdasarkan kriteria yang benar," kata Menteri Kesehatan  Terawan Agus Putranto, Jumat (29/11/2019) malam. Terawan merujuk kasus peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang banyak menjalani operasi kelahiran sesar memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan. Rasionya mencapai 45 persen. Padahal, mengutip Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) porsinya hanya sekitar 20 persen. Intinya, Menteri Terawan menginginkan BPJS Kesehatan benar-benar selektif memberi pelayanan termasuk keputusan operasi sesar. Sebab, kata Terawan, sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan hanya untuk layanan dasar. "Kalau terjadi yang berlebihan tindakannya ya bangkrut. Padahal undang-undangnya seperti yang tadi saya bilang layanan kesehatan dasar." Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Kenaikannya rata-rata mencapai 100 persen pada masing-masing kelas; kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan per peserta. Kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Program JKN-KIS defisit sejak tahun pertama, 2014 sebanyak Rp3,3 triliun dan jadi Rp5,7 triliun pada 2015. Begitupun pada 2016 dan 2017, masing-masing Rp9,7 triliun dan Rp9,75 triliun. Sesuai audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2018, defisit BPJS Kesehatan Rp9,1 triliun. Tahun 2019, diperkirakan membengkak tekornya sampai Rp28 triliun. ***  

Author: M. Nasir