EmitenNews.com - Bank Tabungan Negara (BBTN) bertekad menjadi penyalur terbesar Kredit Program Perumahan (KPP), program pemerintah. Optimisme itu, ditopang soliditas ekosistem, basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah milik BTN sektor pembiayaan perumahan. BTN telah membangun ekosistem pembiayaan perumahan lengkap dari hulu ke hilir. Memberi berbagai kemudahan bagi para debitur. 

Kehadiran KPP, akan menjadi stimulan untuk mempercepat penyaluran pembiayaan sehingga mengakselerasi pemenuhan Program 3 Juta Rumah milik Presiden Prabowo Subianto. ”Kami sudah mengidentifikasi 2.878 developer rumah, 5.442 kontraktor, dan 4.032 toko bangunan bisa mengakses KPP BTN. Bahkan ada juga pedagang rumah. Kami berharap bisa menjadi mayoritas dalam menyalurkan kredit ini," tutur Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN, usai akad massal kredit usaha rakyat KUR 800 ribu debitur penciptaan lapangan kerja, dan peluncuran KPP perumahan di Surabaya, Selasa, 21 Oktober 2025.  

Skema KPP itu, mirip dengan KUR memiliki bunga khusus, penjaminan, dan proses mudah. Untuk KPP, ada dua segmen penyaluran yakni untuk sisi supply dan demand perumahan. Sisi supply, para developer UMKM bisa mengajukan kredit hingga Rp5 miliar per debitur, bahkan bisa diperpanjang hingga empat kali dengan total plafon Rp20 miliar. Lalu sisi demand, KPP dapat mencapai Rp500 juta bagi para debitur yang ingin membeli, merenovasi rumah, atau membangun ruko hingga kos-kosan. 

Nixon menilai limit lebih besar, dan proses sederhana membuat masyarakat makin mudah membeli rumah sekaligus menjalankan usaha. “Dengan bunga hanya 6 persen. Program itu, diharap membantu masyarakat memiliki rumah untuk usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tukas Nixon.

Pada sisa dua bulan tahun ini, Nixon memprediksi BTN menyalurkan KPP tahap awal sekitar Rp2 triliun. "Tahun depan akan kami speed up karena penyaluran KPP juga tentunya akan meningkatkan permodalan sehingga menambah kecepatan developer membangun rumah,” ucapnya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk KPP pemerintah mengalokasikan total anggaran senilai Rp130 triliun. Nah, dari alokasi tersebut, penyaluran KPP terbagi menjadi dua yaitu Rp113 triliun untuk sisi supply, dan sisi demand Rp17 triliun. ”Anggaran itu, dipatok bisa membangun 320 ribu rumah untuk masyarakat, dan mendorong Program 3 Juta Rumah," tukas Airlangga. (*)