EmitenNews.com - Kebijakan perluasan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diimplementasikan mulai 9 November 2026 sempat memicu spekulasi di tengah masyarakat dan pelaku usaha. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya beban pajak baru pada seluruh transaksi digital.

Untuk meredakan kekhawatiran tersebut, tax expert dari BDO di Indonesia memberikan edukasi dan panduan objektif guna meluruskan persepsi publik sekaligus membantu perusahaan mempersiapkan transisi kepatuhan pajak mereka secara presisi.

Saat ini, Pemerintah secara resmi mengaktifkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Pihak DJP telah menegaskan bahwa mekanisme ini bukanlah pengenaan jenis pajak baru yang ditujukan bagi transaksi keuangan maupun perbankan domestik secara umum. Kebijakan ini murni dirancang sebagai sistem pemungutan PPN yang secara spesifik menargetkan pembelian barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi prasyarat.

Dalam keterangannya Kamis (19/11/2026), Managing Partner KKP Kusumanto dan Rekan sekaligus Head of Tax BDO di Indonesia, Irwan Kusumanto menyatakan bahwa pihaknya sangat memaklumi keresahan di sektor bisnis terkait potensi tambahan beban pada ekosistem transaksi digital. Menurutnya, sangat esensial untuk meluruskan asumsi publik bahwa SPP-TDLN bukanlah instrumen pajak baru, melainkan metode penarikan PPN yang menyasar layanan digital dari penyedia lintas negara.

"Fokus kebijakan ini adalah menghadirkan perlakuan yang setara (level playing field) antara penyedia layanan domestik dan mancanegara, tanpa mendisrupsi aktivitas operasional transaksi perbankan lokal sehari-hari," tambahnya.

Seiring dengan integrasi pemungutan PPN otomatis lewat sistem lembaga keuangan dan payment gateway, dunia usaha dituntut untuk merespons tahapan adaptasi ini dengan sigap. Setiap perusahaan diwajibkan meninjau kembali rekam jejak transaksi, metode pencatatan, alur pemungutan pajak, hingga sistem akuntansi yang selama ini berjalan.

Soal urgensi persiapan di tataran internal, Irwan memberikan rekomendasi lebih lanjut. Pelaku industri harus mengambil langkah proaktif dalam mengevaluasi serta menata ulang sistem akuntansi dan pencatatan histori transaksi mereka. Tindakan penyesuaian ini amat krusial agar alokasi PPN dapat terklasifikasi dengan akurat, sekaligus menangkal timbulnya risiko pajak berganda.

Sebab, jika sebuah transaksi digital telah dipungut pajaknya lewat skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) saat fase awal (checkout), pihak perbankan terintegrasi tidak akan melakukan pemotongan pajak untuk yang kedua kalinya

Di tengah lanskap regulasi perpajakan yang terus bertransformasi, BDO di Indonesia senantiasa menegaskan dedikasinya dalam menopang penguatan kepatuhan pajak digital bagi entitas bisnis di Tanah Air.

Dengan landasan keahlian yang komprehensif, BDO di Indonesia siap memfasilitasi setiap perusahaan untuk menjalankan evaluasi menyeluruh pada infrastruktur akuntansi internal, memastikan efisiensi roda operasional bisnis tetap terjamin, serta merealisasikan kepatuhan absolut terhadap pedoman SPP-TDLN. ***