EmitenNews.com - Langkah penertiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah berhasil memangkas biaya operasional rutin dalam jumlah fantastis. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemangkasan dan penataan ratusan entitas BUMN berhasil menyelamatkan pengeluaran rutin atau overhead negara mencapai Rp50 triliun.

Penghematan besar tersebut dicapai setelah Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menutup, mengonsolidasi, serta menggabungkan 250 BUMN dari total 1.077 perusahaan hingga akhir Juli 2026. Penertiban ini menyasar struktur anak, cucu, hingga cicit perusahaan BUMN yang selama ini dinilai membengkak dan membuat sistem pengelolaan aset negara menjadi kurang terkontrol.

"Dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transpor, bayar ini rapat kerja, Rp50 triliun," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/07/2026), sebagaimana dikutip dari Sekretariat Negara (Setneg).

Presiden mengapresiasi kinerja pimpinan Danantara yang mampu mengeksekusi penataan restrukturisasi tersebut dalam kurun waktu 18 bulan pertama. Pemerintah menargetkan pemangkasan entitas usaha BUMN ini terus berlanjut secara signifikan hingga tersisa maksimal 350 perusahaan pada akhir tahun 2026.

Seiring berlanjutnya proses konsolidasi dan efisiensi operasional tersebut, nilai penghematan anggaran negara diproyeksikan akan terus bertambah besar hingga penutupan tahun.

"Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa-bisa bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara," kata Presiden.

Melalui keberadaan Danantara, seluruh aset negara yang bernilai lebih dari 1.000 miliar USD kini resmi dikonsolidasikan ke dalam satu wadah sovereign wealth fund atau dana kedaulatan. Pengelolaan aset yang terintegrasi ini diharapkan dapat menghentikan praktik pemborosan anggaran, memperbaiki tata kelola BUMN agar lebih transparan, serta menciptakan mesin pertumbuhan baru bagi kedaulatan ekonomi Indonesia di masa depan.(*)