EmitenNews.com - Pemerintah memberikan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Tangguh (KKS Tangguh), selama 20 tahun untuk mendukung pengembangan Lapangan Tangguh demi peningkatan produksi minyak dan gas nasional. Dalam kesepakatan tersebut, KKS Tangguh, yang terdiri atas KKS Berau, Muturi, dan Wiriagar, yang akan berakhir di tahun 2035, diperpanjang hingga 2055.


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam arahannya mengatakan bahwa dengan perpanjangan kontrak kerja sama ini, akan memastikan ketersediaan Liquified Natural Gas (LNG) dalam memenuhi kebutuhan, tidak hanya kebutuhan domestik, namun juga untuk mendukung kebutuhan LNG negara lain. Salah satunya untuk mendukung pencapaian target transisi energi Indonesia.


"LNG sangat penting bagi Indonesia. Sebagai negara yang tengah memasuki periode transisi energi, kami harus mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Kami percaya bahwa gas akan memiliki peran penting dalam mencapai target tersebut. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memproduksi gas di masa depan, maka dari itu Pemerintah meminta kontraktor untuk dapat bekerja sama dan mengembangkan sumber daya," ujar Arifin.


Arifin juga menyampaikan selamat kepada bp sebagai operator KKS Tangguh atas komitmen dalam pengembangan LNG, serta mengungkapkan dukungan Pemerintah terhadap aktivitas hulu minyak dan gas bumi.


"Terima kasih kepada BP yang telah memberikan komitmen untuk menjadi partner Indonesia. Pemerintah juga telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pengembangan hulu migas Indonesia. Kami disini untuk mendukung kalian. Kami di sini untuk mendukung pelaku usaha hulu migas, mari bekerja bersama," ujarnya.


Pada kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan bahwa perpanjangan Tangguh tidak hanya memberikan kepastian investasi bagi upaya peningkatan produksi minyak dan gas nasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.


"Perpanjangan Tangguh akan mendatangkan investasi baru sampai akhir masa kontrak diperkirakan sekitar US$ 4.6 miliar atau setara dengan Rp 66.7 triliun. Untuk penerimaan negara di tahun 2035 sampai akhir masa kontrak diperkirakan sekitar US$ 5,5 miliar atau setara dengan Rp. 79,75 triliun, serta dampak positif berupa kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah maupun dampak berganda lainnya".


Lebih lanjut disampaikan Dwi, perpanjangan Tangguh juga menunjukkan komitmen Pemerintah untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian terhadap investasi yang telah ditanamkan di Indonesia.


BP Executive Vice President, Anja-Isabel Dotzenrath, mengatakan bahwa perpanjangan ini mencerminkan komitmen jangka panjang BP terhadap Indonesia.


"Hal ini memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan luar biasa yang tim kami di Indonesia telah lakukan selama ini, bersama dengan para mitra kami dan dengan dukungan kuat dari Pemerintah, untuk menghasilkan gas alam dari Tangguh secara andal dan aman untuk Indonesia, dan pasar-pasar lainnya. Perpanjangan ini membantu membuka peluangpeluang baru bagi masa depan Tangguh," ujarnya.


"Kami berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan SKK Migas atas dukungan untuk proyek penting ini. Kami menantikan kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia dan para mitra kami hingga di tahun-tahun mendatang," tutup Dotzenrat.


Perpanjangan KKS ini diberikan kepada bp sebagai operator KKS dan mitra KKS Tangguh. Perpanjangan ditandatangani hari ini di Jakarta oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan BP Regional President Asia Pacific, Low Carbon Energy Kathy Wu, beserta perwakilan dari para mitra Tangguh serta disaksikan oleh BP Executive Vice President Gas & Low Carbon Energy Anja-Isabel Dotzenrath.(*)