EmitenNews.com - Ini yang dilakukan PT Timah Tbk (TINS) menyikapi larangan pemerintah mengekspor bahan tambang mentah. Pemerintah berencana melarang ekspor bahan tambang mentah, salah satunya timah yang produksinya besar di Indonesia. Untuk itu, TINS mendorong optimalisasi anak usaha. Yaitu, PT Timah Industri yang akan difokuskan dalam mendorong hilirisasi timah di dalam negeri.


"Pada 2008 diputuskan Timah Industri menjadi lini anak usaha yang fokus pada hilirisasi logam timah, kemudian pada 2010 Timah Industri ini membangun pabrik tin chemical dan tin solder," kata Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Purwoko kepada wartawan, di TINS Gallery, Pangkal Pinang, Kamis (23/6/2022).


Sejauh ini sumbangan PT Timah Industri cukup besar, sehingga langkah pengoptimalan anak usaha ini dipandang realistis. Dari tahun ke tahun hingga saat ini, menurut Purwoko, sumbangan dari anak usaha tambang itu cukup lumayan, perkembangannya cukup baik dan fantastik.


Purwoko berharap ke depan bisa meningkatkan kapasitas produksi Timah Industri. Dengan begitu nantinya berdampak pada pendapatan yang juga meningkat dua kali lipat. Saat ini, kapasitas terpasang untuk tin chemical 10.000 ton per tahun. Kapasitas terpasang tin solder 4.000 ton per tahun. Besaran produksi pada 2021, belum bisa maksimal dari jumlah kapasitas terpasang.


"Ini yang perlu kita dorong, kalau larangan ekspor bahan mentah itu terjadi, produk logam itu bisa ke Timah Industri semua," katanya.


Meski demikian, masih ada tantangan untuk meningkatkan produksi tersebut. Termasuk besaran bahan mentah timah yang bisa diserap oleh Timah Industri. Seberapa besar yang bisa diserap, menurut Purwoko, hal itu menjadi challenging tersendiri. “Kita harus cepat kejar peningkatan (kapasitas), peluang masih besar."


Terkait peningkatan produksi hilirisasi di sektor timah ini masih memerlukan waktu. Sama halnya dengan produk tambang lainnya yang jadi perhatian pemerintah untuk disetop ekspor bahan mentahnya. Diakui semuanya masih butuh waktu, seperti yang terjadi pada batu bara dan nikel. Jadi, semua ada tahapannya.


Seperti diketahui pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen mendorong hilirisasi industri di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang unggulan dalam bentuk mentah.


Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah berencana mulai melarang ekspor bauksit mentah di tahun ini mengikuti jejak nikel. Selain bauksit, pemerintah juga akan menyetop ekspor timah mentah di penghujung 2022.


"Nikel kita setop, bauksit sebentar lagi akan kita setop di 2022. Akhir 2022 kita akan menyetop ekspor timah," ujar Menteri Bahlil Lahadalia dalam acara Road to G20: Investment Forum Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (18/5/2022).


Larangan ekspor komoditas mentah terbukti efektif untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini tercermin dari peningkatan realisasi ekspor tambang pasca larangan ekspor nikel mentah diterapkan. Tahun 2020 ekpor nikel cuma USD2 billion dan 2022 ekspor kita hilirisasi dari stainless steel sudah mencapai USD22 billion.


Kebijakan larangan ekspor komoditas tambang dalam bentuk mentah diyakini akan memangkas nilai defisit neraca perdagangan yang masih terjadi. Salah satunya dengan negara ekonomi kuat seperti China. Bahlil menyebutkan, sekarang defisit neraca perdagangan dengan China tidak lebih dari USD2 miliar. Di 2022 pasti akan surplus neraca perdagangan China, ini kontribusi kita dari hilirisasi nikel. ***