TRADE

 -0.28%

IDXINDUST

 -0.82%

IDXINFRA

 -0.79%

AGRI

 0.96%

MNC36

 -0.66%

IDXCYCLIC

 -0.47%

IDXSMC-LIQ

 -0.28%

IDXHEALTH

 -0.52%

IDXTRANS

 0.57%

IDXENERGY

 0.25%

IDXQ30

 -0.65%

IDXFINANCE

 -0.68%

INFOBANK15

 -0.80%

I-GRADE

 -0.76%

BASIC-IND

 -0.63%

COMPOSITE

 -0.58%

IDXTECHNO

 -0.20%

MANUFACTUR

 -0.74%

IDXV30

 -0.02%

IDXNONCYC

 -0.44%

FINANCE

 -0.70%

Investor33

 -0.72%

IDXSMC-COM

 -0.36%

MISC-IND

 -0.95%

IDXESGL

 -0.97%

IDXBASIC

 -0.70%

DBX

 -0.60%

MINING

 -0.23%

IDX30

 -0.58%

IDXG30

 -0.54%

KOMPAS100

 -0.72%

PEFINDO25

 -0.93%

MBX

 -0.58%

BISNIS-27

 -0.71%

ISSI

 -0.49%

IDXPROPERT

 -0.37%

LQ45

 -0.63%

PROPERTY

 -0.39%

IDXBUMN20

 -0.78%

IDXHIDIV20

 -0.63%

JII

 -0.55%

INFRASTRUC

 -0.60%

IDX80

 -0.59%

JII70

 -0.57%

CONSUMER

 -0.76%

SRI-KEHATI

 -0.74%

SMinfra18

 -0.11%

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Tagih Utang BPJS Kesehatan Rp17 Triliun

13/11/2019, 11:23 WIB

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Tagih Utang BPJS Kesehatan Rp17 Triliun
EmitenNews.com - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menagih pemerintah dan BPJS Kesehatan segera menyelesaikan utang BPJS Kesehatan Rp17 triliun per 30 September 2019. Akibat pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu belum membayar utangnya, RS mulai terancam sakit karena menunggak biaya operasional. Jasa dokter belum dibayar. Ketua Umum PERSI Kuntjoro Adi Purjanto kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/11/2019), mengatakan, utang itu telah jatuh tempo, tetapi sampai kini BPJS Kesehatan belum membayar kepada rumah sakit. “Kalau bulan ini berapa dan bagaimana pada akhir tahun.” Menurut Adi rumah sakit memerlukan biaya operasional setiap hari. Bila keadaan ini terus berlanjut, tinggal menunggu waktu rumah sakit akan kehabisan modal kerja. Sudah banyak rumah sakit yang menunda pembayaran jasa ke dokter dan pegawai. Rumah sakit juga harus menanggung biaya, seperti obat-obatan sampai biaya bank darah kepada Palang Merah Indonesia (PMI). "Sudah ada beberapa RS yang menunda pembayaran jasa dokternya, pegawainya, dan distributor obatnya bagaimana? Itu belum dibayar. Apalagi PMI bayar bank darah transfusi. Itu kan tertunda juga," tuturnya. Rumah sakit hanya bisa berharap Perpres 75 Tahun 2019 yang merevisi Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional bisa segera berefek. Dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, 24 Oktober 2019 itu, iuran BPJS Kesehatan naik sampai 100 persen untuk peserta mandiri. Adi berharap naiknya iuran BPJS akan berpengaruh pada semakin membaiknya likuiditas BPJS untuk membayar berbagai tunggakan kepada rumah sakit. Dengan begitu, rumah sakit bisa segera menjalankan operasionalnya, melayani pasien sebaik-baiknya. Kendati demikian, kenaikan iuran BPJS ini, kata Adi, akan berefek pada peningkatan kelas III. Ia memprediksi rumah sakit akan menambah kamar perawatan untuk kelas III. Bagi RS pemerintah jumlahnya mencapai 30-40 persen kenaikannya, sementara swasta akan naik sebanyak 20 persen. “Ada kemungkinan permintaan pasar kelas III di RS meningkat.” ***  

Author: M. Nasir