EmitenNews.com -Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (6/11) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,94% yoy pada kuartal III. Angka pertumbuhan dari produk domestik bruto (PDB) itu hanya tumbuh 1,60% (quarter-to-quarter/qtq) bila dibandingkan kuartal II sebesar 5,17% secara tahunannya yoy.

 

Realisasi pertumbuhan kuartal III juga lebih rendah dari kuartal III 2022 yang sempat mencapai 5,73% yoy. Secara perhitungan kumulatifnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,05% (cumulative-to-cumulative/c-to-c).

 

Adapun PDB atas dasar harga berlaku ( ADHB ) secara total mencapai Rp5.296 triliun pada kuartal III 2023. Sementara PDB atas dasar harga konstan 2010 ( ADHK ) tercatat sebesar Rp3.124,9 triliun.

 

Tergerusnya pertumbuhan ekonomi nasional juga terlihat dari penurunan di skala provinsi. BPS menyebut, hampir seluruh provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat secara tahunan.


Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tahun depan kemungkinan akan lebih lambat dibanding tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diprediksi hanya akan mencapai 4,8% - 5,0% secara year on year (YoY).

 

"Ini karena ketidakpastian suhu politik nasional karena ada pergantian Pemerintahan pasca Pemilu 2024. Dunia usaha akan lebih banyak wait and see," kata Ryan, Rabu (8/11).

 

Ryan melihat situasi menjelang 2024 berbeda dibanding menjelang Pemilu 2014 dan 2019. Fragmentasi politik lebih rumit dan lebih sulit ditebak. Ini menimbulkan kekhawatiran para pelaku dunia usaha.

 

"Jadi lebih dominan pengaruh faktor non ekonomi. Karena perlambatan ekonomi Indonesia di kuartal III juga bukan disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang melemah. Konsumsi domestik kita tetap tumbuh kuat," ujar Ryan.

 

Ryan melihat pertumbuhan ekonomi RI Q3 yang tidak sesuai ekspektasi akibat rendahnya realisasi belanja pemerintah. Ini disebabkan saat ini banyak daerah yang pemerintahannya sudah dipegang oleh Pj Kepala Daerah. Mereka tidak berani membuat keputusan strategis terkait keputusan penyerapan anggaran.