IDXINDUST

 0.00%

IDXINFRA

 0.00%

IDXCYCLIC

 0.00%

MNC36

 0.00%

IDXSMC-LIQ

 0.00%

IDXHEALTH

 0.00%

IDXTRANS

 0.00%

IDXENERGY

 0.00%

IDXMESBUMN

 0.00%

IDXQ30

 0.00%

IDXFINANCE

 0.00%

I-GRADE

 0.00%

INFOBANK15

 0.00%

COMPOSITE

 0.00%

IDXTECHNO

 0.00%

IDXV30

 0.00%

IDXNONCYC

 0.00%

Investor33

 0.00%

IDXSMC-COM

 0.00%

IDXBASIC

 0.00%

IDXESGL

 0.00%

DBX

 0.00%

IDX30

 0.00%

IDXG30

 0.00%

KOMPAS100

 0.00%

PEFINDO25

 0.00%

BISNIS-27

 0.00%

ISSI

 0.00%

MBX

 0.00%

IDXPROPERT

 0.00%

LQ45

 0.00%

IDXBUMN20

 0.00%

IDXHIDIV20

 0.00%

JII

 0.00%

IDX80

 0.00%

JII70

 0.00%

SRI-KEHATI

 0.00%

SMinfra18

 0.00%

PPKM Berbasis Mikro Resmi Berlaku, Ini yang Perlu Diperhatikan

09/02/2021, 08:10 WIB

PPKM Berbasis Mikro Resmi Berlaku, Ini yang Perlu Diperhatikan
EmitenNews.com – Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Kebijakan yang akan berlangsung selama dua pekan ini, dimulai Selasa (9/2/2021) hingga 22 Januari 2021. Aturan ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanganan virus corona penyebab coronavirus disease 2019 (Covid-19). Ini yang perlu diperhatikan dalam pembatasan kegiatan masyarakat itu. Instruksi Mendagri No. 3/2021 itu, secara umum menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro yang menyasar hingga tingkat rukun tetangga (RT). Dalam penerapannya, aturan ini mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Zonasi itu terbagi dalam hijau, kuning, orange, dan zona merah, sesuai tingkatan penyebaran covid-19 di wilayah masing-masing. Seperti diketahui kebijakan PPKM Mikro dikeluarkan karena PPKM sebelumnya dianggap kurang efektif menekan penyebaran virus yang dikabarkan berasal dari Wuhan, Hubei, China itu. Karena itu, diperlukan pengendalian infeksi virus corona dalam skala lebih kecil. Pemerintah sebelumnya telah menjalankan kebijakan PPKM Jawa-Bali selama dua periode, terhitung sejak 12 Januari hingga 8 Februari 2021. Terdapat beberapa perbedaan antara PPKM mikro dengan PPKM Jawa-Bali sebelumnya. Pada PPKM mikro yang digelar mulai hari ini, pekerja di kantor dibatasi 50 persen (work from office) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sisanya bekerja dari rumah (work from home). Selain itu, pusat perbelanjaan atau mal yang sebelumnya hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00, di PPKM mikro bisa buka hingga pukul 21.00.  Kapasitas makan di restoran atau dine in dibatasi maksimal 50 persen dan hanya boleh buka hingga pukul 21.00. Kapasitas rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen, sementara kegiatan kontruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan. Kegiatan di fasilitas umum atau fasilitas sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumumnan dihentikan sementara. Selama PPKM mikro berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara daring atau online. Posko penanganan Covid-19 Seluruh kelurahan/desa dalam suatu kabupaten/kota yang memberlakukan PPKM mikro wajib menerapkan pembatasan yang diterapkan pemerintah. Pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Di antaranya, Ketua RT, Kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, PKK, Daswisma, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Relawan dan lainnya. Posko bertugas melakukan pengendalian infeksi Covid-19, mulai dari sosialisasi protokol kesehatan, penegakan prokes, pendataan pelanggaran prokes, hingga pelaporan perkembangan penanganan Covid-19 secara berjenjang ke level atas. Seluruh kebutuhan desa akan dibiayai anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan kebutuhan posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan, ditanggung APBD kabupaten/kota. ***

Author: M. Nasir