TRADE

 -0.25%

IDXINDUST

 -0.75%

IDXINFRA

 -0.73%

AGRI

 2.03%

MNC36

 -0.77%

IDXCYCLIC

 -0.36%

IDXSMC-LIQ

 -0.25%

IDXHEALTH

 -0.18%

IDXTRANS

 0.34%

IDXENERGY

 0.08%

IDXQ30

 -0.71%

IDXFINANCE

 -0.58%

INFOBANK15

 -0.89%

I-GRADE

 -0.86%

BASIC-IND

 -0.88%

COMPOSITE

 -0.56%

IDXTECHNO

 -0.41%

MANUFACTUR

 -0.88%

IDXV30

 -0.24%

IDXNONCYC

 -0.58%

FINANCE

 -0.60%

Investor33

 -0.78%

IDXSMC-COM

 -0.25%

MISC-IND

 -0.88%

IDXESGL

 -1.11%

IDXBASIC

 -0.74%

DBX

 -0.53%

MINING

 0.00%

IDX30

 -0.69%

IDXG30

 -0.60%

KOMPAS100

 -0.77%

PEFINDO25

 -0.87%

MBX

 -0.56%

BISNIS-27

 -0.79%

ISSI

 -0.41%

IDXPROPERT

 -0.39%

LQ45

 -0.74%

PROPERTY

 -0.23%

IDXBUMN20

 -0.72%

IDXHIDIV20

 -0.76%

JII

 -0.61%

INFRASTRUC

 -0.72%

IDX80

 -0.69%

JII70

 -0.55%

CONSUMER

 -0.88%

SRI-KEHATI

 -0.79%

SMinfra18

 -0.21%

Presiden: Orientasi Kerja Bidang Kesehatan Bukan Hanya Mengobati, tetapi Pencegahan

22/11/2019, 10:52 WIB

Presiden: Orientasi Kerja Bidang Kesehatan Bukan Hanya Mengobati, tetapi Pencegahan
EmitenNews.com – Presiden Joko Widodo mengatakan, orientasi kerja di bidang kesehatan bukan lagi hanya mengobati yang sakit, tetapi harus diarahkan pada pencegahan dan promotif. Ini harus menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat. Karena itu, Presiden meminta Menteri Kesehatan melakukan pembaharuan inovatif dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Seperti dikutip dari setkab.go.id, Jumat (22/11/2019), Presiden Jokowi mengemukakan hal tersebut saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Program Kesehatan Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Presiden Joko Widodo mengutip laporan terakhir mengenai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS), yang sudah mencapai 133 juta pada 2014, dan sekarang sudah 222 juta. Sebanyak 96 juta di antaranya, masyarakat tidak mampu, peserta BPJS Kesehatan yang iurannya digratiskan pemerintah. Menurut Presiden, hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Itu belum termasuk  iuran yang disubsidi oleh pemerintah daerah sebanyak 37 juta orang, ditambah 17 juta anggota TNI dan Polri. “Artinya yang sudah disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa. Ini angka sangat besar. Saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS Kesehatan terus dibenahi dan diperbaiki,” kata Presiden Jokowi. Sebelumnya, Excecutive Director of Indef, Tauhid Ahmad menilai perlu adanya perubahan direksi baru di tubuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dasar penilaiannya, yaitu selama 5 tahun ke belakang BPJS Kesehatan belum mampu menunjukkan catatan positif, melainkan masalah defisit terjadi secara terus menerus. "Kalau dari sisi keuangan saja defisit berarti ada masalah dalam strategi tata kelola keuangan. Akan lebih baik apabila ada wajah-wajah baru menawarkan strategi baru untuk mengurangi masalah defisit ini," kata Tauhid Ahmad dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (17/11/2019). Dalam analisis Tauhid Ahmad, defisit BPJS Kesehatan akan terus terjadi di 2020 bahkan 2021. Indikasinya, ada shifting atau perpindahan dari golongan I ke golongan II, kemudian golongan II ke III. Karena shifting itu artinya perkiraan penerimaan dari pendapatan golongan I ke II akan lebih rendah dari yang perkiraan awal. Dengan adanya perpindahan kelas tersebut, target pendapatan jadi turun, sedangkan bebannya cenderung tetap dan meningkat sehingga masih akan defisit. Selain itu, jika masalahnya tidak selesai dalam waktu 1 tahun, terjadi masalah suplai yang tidak selesai dalam 1-2 tahun dan beban biayanya besar, sehingga defisit masih terjadi. ***  

Author: M. Nasir