EmitenNews.com - Pemerintah bakal memperkuat dominasi kepemilikannya atas PT Freeport Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana penambahan saham PTFI sebesar lebih dari 10 persen. Menteri Bahlil menjanjikan bakal menjalankan perintah Presiden itu sebaik mungkin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hal itu kepada pers, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025). 

Dalam rapat tersebut agenda pertama dibahas mengenai percepatan transisi energi, seperti pembangunan solar panel di desa dengan kapasitas 1-1,5 gigawatt. Targetnya ada sekitar 80-100 gigawatt yang akan dibangun.

Kemudian, urai Bahlil Lahadalia, agenda kedua terkait kelanjutan penambahan saham di PT Freeport Indonesia. "Kami juga bahas tentang beberapa perkembangan terkait dengan kelanjutan Freeport. Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan penambahan saham."

Hasil pembicaraan itu, Presiden sepakat penambahan saham Freepprt itu lebih dari 10 persen. Awalnya ada kesepakatan untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi, berkembang negosiasi yang lebih dari itu.

"Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan. Kalau itu sudah fix, insyaallah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak," sambungnya.

Meski begitu, sejauh ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum bisa memastikan berapa persen penambahan saham Freeport yang dimaksud. Kepastiannya berapa, nanti akan diumumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan.

Terkait harga saham juga masih dalam tahap pembicaraan. Namun Bahlil memastikan harganya murah karena valuasi aset yang sudah menipis.

"Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041. Sekarang perhitungannya lagi di jalan," kata Bahlil.

Sejak era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, rencana penambahan saham 10% di Freeport Indonesia menjadi 61% sudah dibicarakan. Namun wacana itu belum juga terealisasi sampai Jokowi lengser.