PT DSI Jadi Perantara, Eksportir SDA Tetap Bebas Nego
:
0
Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Sosialisasi Implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Jakarta pada Jumat (6/11). (Foto: Kemendag)
EmitenNews.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis mulai 1 Januari 2027 tidak mengintervensi kesepakatan bisnis. Pelaku usaha dipastikan tetap memiliki keleluasaan penuh untuk berhubungan langsung, bernegosiasi harga, dan menyepakati kontrak dengan pembeli luar negeri.
Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 ini mencakup tiga komoditas utama nasional, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Penyesuaian aturan tersebut dipastikan tidak mengubah iklim usaha maupun alur transaksi yang selama ini berjalan di Indonesia.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan jaminan fleksibilitas bisnis tersebut dalam Sosialisasi Implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Jakarta pada Jumat (6/11).
"Per 1 Januari 2027, PT DSI menjadi perantara tunggal ekspor. Bapak dan Ibu eksportir tetap melakukan aktivitas ekspor seperti sekarang. Jadi, ketika eksportir bernegosiasi, transaksi antara eksportir dan buyer tetap sama. Prosedur ekspor juga tidak berubah," kata Budi Santoso.
Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan menyesuaikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026. Setelah perizinan ekspor dari kementerian selesai, eksportir hanya perlu mengikuti proses clearance dengan menyampaikan kontrak dan dokumen pabean kepada PT DSI melalui portal NADI.
Ketentuan perdagangan yang berlaku saat ini tetap berjalan, termasuk kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sawit, Eksportir Terdaftar (ET) batu bara, dan Laporan Surveyor (LS) ferro alloy. Pelaku usaha diimbau segera menyesuaikan pengurusan ET yang habis masa berlakunya pada 31 Desember 2026.
Di sisi lain, pemerintah bersama instansi terkait sedang mengkaji usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian dari kewajiban DHE SDA. Kajian dilakukan agar tetap selaras dengan perjanjian perdagangan internasional guna mendukung pertumbuhan nilai ekspor nasional.(*)
Related News
Minyak Mentah Sentuh Level Terendah 11 Minggu
Kinerja Tiga Emiten yang Dipaksa Turun Kasta MSCI
Suku Cadang dan Aksesori Dorong Penjualan Ritel Oktober 2026
Data Inflasi AS Bayangi Harga Emas, Turun ke USD4.120
Isu Kesepakatan AS-Iran Tekan Harga Minyak Dekati USD86
Tertekan, Rupiah Pagi ini Melemah Tipis 0,16% Terhadap Dolar AS





