EmitenNews.com - Program makan siang gratis telah masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, nilai anggaran makan bergizi gratis yang dialokasikan di RAPBN 2025 itu mencapai Rp71 triliun. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut saat konferensi pers terkait kondisi fundamental ekonomi terkini dan rancangan APBN 2025, di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6/2024).

Presiden terpilih Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintah Sufmi Dasco Ahmad dan Thomas Djiwandono telah bertemu untuk membahas tekanan dolar Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan rupiah terpuruk di Rp 16.400 per USD1.

“Dalam pertemuan antara pemerintah dan presiden terpilih tersebut, saya, Bu Menteri Keuangan, Mas Tommy Djiwandono, Pak Presiden Terpilih dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad rapat dan dijelaskan kondisi perekonomian terkait dengan RAPBN 2025,” kata Airlangga Hartarto.

Secara prinsip menurut Menko Airlangga, Prabowo Subianto telah menyetujui dan memahami kondisi perekonomian terkini. Termasuk terkait dengan program-program unggulan, salah satunya program bergizi gratis.

Sebelumnya Menko Airlangga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia sebetulnya relatif kuat. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi di 5,11% secara tahunan atau year on year (YoY).

“Kemudian inflasi, rendah, di 2,8% secara tahunan. Dari segi trade, surplus,” kata Airlangga Hartarto, Jumat (21/6/2024).

Faktor fundamental lain yang menunjukkan perekonomian Indonesia kuat, yaitu daya saing yang relatif tinggi dan peringkat rangking kompetitif IMD yang naik dari 34 ke 27.

“Jadi secara fundamental, indeks keyakinan konsumen juga baik, PMI Manufaktur juga positif di atas 50, jadi fundamental kita kuat,” ujar dia. 

Pemerintah terus memastikan masuknya investasi ke depan untuk menjaga perekonomian Indonesia. Selain itu, pemerintah akan mendorong devisa hasil ekspor (DHE) terjaga di dalam negeri. Pemerintah meminta para pengusaha agar memasukkan devisa hasil ekspornya ke dalam negeri. ***