EmitenNews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ikut merespons berbagai spekulasi yang belakangan beredar di pasar terkait hubungan antara otoritas fiskal dan moneter.

Komisi XI DPR menegaskan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tetap berjalan baik, sekaligus meminta komunikasi kepada publik diperkuat agar tidak memicu persepsi negatif di kalangan pelaku pasar.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, mengatakan pasar sempat diramaikan oleh berbagai narasi yang menggambarkan seolah-olah terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal dan moneter. Bahkan, menurutnya, sejumlah isu yang beredar tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi memengaruhi sentimen investor.

"Yang ramai di pasar seakan-akan ada yang miss. Bahkan sempat muncul berbagai isu hoaks dan spekulasi. Yang ingin kita tunjukkan adalah realitas versus narasi. Kita tidak ingin persepsi yang keliru ini menular dan mengganggu kepercayaan pasar," ujar Hekal, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia selama ini tetap berjalan dengan baik. Namun, DPR menilai sinkronisasi tersebut perlu lebih terlihat secara nyata agar dapat meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.

"Kita ingin memastikan kepada para pelaku pasar bahwa koordinasi ini memang berjalan. Kita minta itu bisa ditunjukkan langsung di lapangan sehingga mereka yakin bahwa kondisi sebenarnya tidak seperti yang ditakut-takutkan dalam berbagai narasi di media maupun media sosial," katanya, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional, terutama setelah gejolak yang sempat terjadi di pasar keuangan domestik dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada hari yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah diperkirakan berpotensi menguat pada periode Juli hingga Agustus 2026. Proyeksi tersebut didukung kombinasi faktor teknikal global maupun domestik yang dinilai semakin kondusif.

Komisi XI DPR menegaskan akan terus mendorong harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.