EmitenNews.com - Pemerintah mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui perluasan cakupan stimulus fiskal pada paruh kedua 2025. Langkah ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan, menyusul perlambatan ekonomi pada kuartal I-2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen yoy.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (28/5) menduga konsumsi rumah tangga yang stagnan pada 4,89 persen yoy menjadi salah satu alasan utama stimulus kembali digulirkan untuk ketiga kalinya sepanjang tahun ini.

Seperti diketahui stimulus yang diguliarkan pemerintah meliputi diskon tarif transportasi (kapal laut, kereta api, dan pesawat), diskon tarif tol bagi 110 juta kendaraan saat libur sekolah, serta diskon listrik 50 persen untuk 79,3 juta rumah tangga berdaya rendah selama Juni–Juli 2025.

Selain itu bantuan sosial diperluas melalui penambahan kartu sembako dan bantuan pangan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

Pemerintah mengatakan nilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan akan lebih rendah dari Rp600.000. Pemerintah juga memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% untuk sektor padat karya.

Menurut Andry, dampak positif dari stimulus ini diperkirakan akan tercermin dalam penguatan konsumsi dan penurunan inflasi

"Dari sisi konsumsi, kombinasi subsidi upah dan bansos akan meningkatkan daya beli terutama kelompok berpendapatan rendah. Hal ini diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, dan logistikm" katanya.

Sementara dari sisi inflasi, pemberian diskon terhadap komponen biaya hidup seperti listrik, transportasi, dan tol akan menekan inflasi administered prices.

"Kami memperkirakan kebijakan ini dapat menurunkan inflasi tahunan hingga 0,2 persentase poin, menjaga inflasi dalam rentang target Bank Indonesia (BI)," kata Andry.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, stimulus ini diperkirakan memperkuat konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor terbesar dalam struktur PDB Indonesia.

Ia menilai, kebijakan stimulus ini dirancang sebagai intervensi fiskal terarah untuk memperkuat sisi permintaan domestik, sejalan dengan evaluasi pemerintah atas perlunya akselerasi pemulihan ekonomi pasca pelemahan pada awal tahun.

Program subsidi upah, bansos pangan, dan diskon biaya hidup mendorong daya beli kelompok masyarakat berrpenghasilan rendah, yang memiliki kecenderungan marginal propensity to consume (MPC) lebih tinggi. Di saat yang sama, kebijakan ini turut mendorong aktivitas di sektor transportasi, perdagangan, dan logistik.

"Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan pelaksanaan stimulus berjalan efektif dan tepat sasaran. Keseimbangan fiskal tetap harus dijaga, agar pelebaran defisit tidak membebani APBN dalam jangka menengah. Jika stimulus ini berjalan optimal, kami memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi di kuartal III dan IV masing-masing sebesar 4,90 persen dan 4,92 persen yoy," pungkasnya.(*)