Tak Ganggu Operasional, Prabowo Minta Partai Koalisi Dukung Efisiensi
Presiden Prabowo ketika berbicara dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto, Jumat (14/2) malam menggelar Silaturahmi Kebangsaan dengan jajaran petinggi partai yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) Plus di kediamannya di Hambalang, Bogor. Dalam pertemuan tersebut Prabowo antara lain menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran dan meminta koalisi dari partai pengusungnya untuk mendukung kebijakan tersebut.
Presiden memastikan bahwa efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah tidak akan mengganggu operasional rutin pemerintahan.
"Memang saya ingin laksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari," ujar Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Prabowo juga menegaskan, bahwa isu simpang siur terkait pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan adalah berita yang tidak benar. "Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar," tandasnya.
Menurutnya, langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
"Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group disscusion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi," tegasnya.
Anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah. Dia pun mengajak, partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung langkah penghematan ini.
Prabowo menyebut, penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp 300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan.
"Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan," jelasnya.(*)
Related News
Pemerintah Klaim Mayoritas Daerah Terdampak Masuki Fase Rehabilitasi
Korban Bencana Boleh Pilih di Huntara atau Bantuan Rp15-30 Juta
Mensesneg Ungkap KUHAP Baru Berlaku Bersamaan KUHP, 2 Januari 2026
Pemerintah Terapkan Hukuman Pidana Kerja Sosial Mulai Januari 2026
Pemulihan Bencana Sumatera, Pemerintah Impor 100 Jembatan Bailey
Terbitkan SP3 Kasus Izin Tambang Nikel Rp2,7T, KPK Ungkap Alasannya





