Target Pemerintah, Indonesia tidak Lagi Impor Beras Mulai 2025
:
0
Ilustrasi Perum Bulog. Dok. Bulog.
EmitenNews.com - Pemerintah mematok target tidak mengimpor beras lagi pada tahun 2025. Perum Bulog juga menjamin produksi gabah dalam negeri terserap seluruhnya. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025, karena melihat produksi pangan nasional yang terus meningkat.
"Kami masih melakukan penghitungan produksi dan serapan gabah (beras) dari petani untuk memenuhi target 2025 tidak impor beras," kata Direktur Human Capital Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto di sela kegiatan penanaman bibit pohon alpukat hass di Kawasan Arboretum Perum Jasa Tirta (PJT) I di Batu, Jawa Timur, Sabtu (14/12/2024).
Pada masa tanam pertama, diperkirakan pada Februari 2025 memasuki masa panen, namun belum bisa dipastikan berapa hasil produksinya. Pada 2024, penyerapan dari petani mencapai 1,3 juta ton.
Bulog memiliki peran utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui tiga pilar penting, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi harga pangan masyarakat.
Sudarsono Hardjosoekarto menjelaskan, melalui pilar ketersediaan, Bulog memastikan ketersediaan stok pangan pokok di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, melalui jaringan distribusi yang luas dan infrastruktur logistik yang andal.
Melalui pilar keterjangkauan, Bulog akan berupaya menjaga akses keterjangkauan masyarakat terhadap pangan pokok.
Lalu, melalui penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, seperti beras bantuan pangan.
Kemudian, melalui pilar stabilisasi, Bulog memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Itu dijalankan melalui operasi pasar dan pengelolaan CBP melalui penyaluran beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Langkah operasi Bulog tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu petani mendapatkan harga jual wajar.
“Ketiga pilar ini tidak hanya mencerminkan misi Bulog dalam mendukung ketahanan pangan, juga mendukung keseimbangan sosial dan perekonomian masyarakat," katanya.
Related News
Pemprov DKI Harap JITEX 2026 Pintu Masuk Investasi dan Pasar Global
Janji KPK, Bongkar Alur Perintah di Balik Suap HGB Summarecon (SMRA)
Gandeng PPA, Bank BSN Bidik Penguatan Bisnis dan Pembiayaan Syariah
DPD Heran, Anggaran Bayar Bunga Utang 2027 Hampir Setara Dana TKD
Fahd A Rafiq Lagi, Ke-3 Kalinya Politikus Golkar Ini Terjerat Korupsi
Tindak Tegas Karhutla, Menhut Ungkap Izin 26 Perusahaan Dibekukan





