IDXINDUST

 0.00%

IDXINFRA

 0.00%

IDXCYCLIC

 0.00%

MNC36

 0.00%

IDXSMC-LIQ

 0.00%

IDXHEALTH

 0.00%

IDXTRANS

 0.00%

IDXENERGY

 0.00%

IDXMESBUMN

 0.00%

IDXQ30

 0.00%

IDXFINANCE

 0.00%

I-GRADE

 0.00%

INFOBANK15

 0.00%

COMPOSITE

 0.00%

IDXTECHNO

 0.00%

IDXV30

 0.00%

IDXNONCYC

 0.00%

Investor33

 0.00%

IDXSMC-COM

 0.00%

IDXBASIC

 0.00%

IDXESGL

 0.00%

DBX

 0.00%

IDX30

 0.00%

IDXG30

 0.00%

KOMPAS100

 0.00%

PEFINDO25

 0.00%

BISNIS-27

 0.00%

ISSI

 0.00%

MBX

 0.00%

IDXPROPERT

 0.00%

LQ45

 0.00%

IDXBUMN20

 0.00%

IDXHIDIV20

 0.00%

JII

 0.00%

IDX80

 0.00%

JII70

 0.00%

SRI-KEHATI

 0.00%

SMinfra18

 0.00%

Terbukti Korupsi dan Terlibat Pencucian Uang, Jaksa Pinangki Dihukum 10 Tahun Penjara

08/02/2021, 21:57 WIB

Terbukti Korupsi dan Terlibat Pencucian Uang, Jaksa Pinangki Dihukum 10 Tahun Penjara
EmitenNews.com - Terbukti korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA), Jaksa Pinangki Sirna Malasari dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Pinangki terbukti bersalah menerima uang suap dari terpidana Djoko Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang, serta terlibat pemufakatan jahat. “Menyatakan terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari S.H. M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsider dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsider,” ujar ketua majelis hakim IG Eko Purwanto, Senin (8/2/2021). Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Menurut majelis hakim, yang memberatkan adalah Pinangki sebagai aparat penegak hukum malah membantu Djoko Tjandra menghindari eksekusi hukuman dalam kasus cessie Bank Bali. Terdakwa juga dinilai menutup-nutupi keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, selain berbelit-belit dalam memberikan keterangan, tidak mengakui kesalahannya, serta telah menikmati hasil tindak pidana. Pinangki juga dinilai tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dinilai meringankan, Pinangki menurut majelis hakim, bersikap sopan di persidangan, terdakwa tulang punggung keluarga, memunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil berusia 4 tahun. Terdakwa belum pernah dihukum. Pada persidangan sebelumnya, JPU meyakini Pinangki menerima uang USD500.000 dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai uang muka terkait kepengurusan fatwa MA. Fatwa menjadi upaya agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Jaksa Pinangki juga diyakini melakukan tindak pidana pencucian uang USD450.000 dengan membeli mobil BMW X5, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat, hingga membayar tagihan kartu kredit. Terakhir, JPU meyakini Pinangki melakukan pemufakatan jahat bersama terdakwa Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya untuk menjanjikan uang USD10 juta kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa Mahkamah Agung itu. Sebelumnya saat membacakan nota pembelaan, di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu (20/1/2021), Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengaku menyesal terlibat dalam pusaran kasus Djoko Tjandra. Penyesalan itu diucapkan sambil menangis saat menguraikan pleidoi-nya. "Tiada lagi rasa penyesalan lebih besar yang bisa saya ungkapkan. Andaikan bisa membalik waktu, ingin saya rasanya mengambil pilihan berbeda dalam peristiwa ini." Jaksa Pinangki sekaligus meminta maaf kepada institusi kejaksaan tempatnya bekerja. Juga memohon maaf kepada suami, anak, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Ia mengaku sangat bersalah dan menyesal atas tindakan yang berdampak pada hidupnya. "Ini menghancurkan kehidupan yang telah saya bangun bertahun-tahun." Dalam sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/1/2021), Kuasa hukum Jaksa Pinangki Sirna Malasari meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).  Menurut Aldres, Pinangki tidak terbukti menerima uang USD500.000 dari narapidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. "Bahkan, selama persidangan tidak ada saksi yang menerangkan hal tersebut. Dalam BAP yang dicabut Djoko Tjandra pun tidak ada keterangan mengenai pemberian uang kepada terdakwa," katanya. Selain itu, pihak kuasa hukum juga membantah Pinangki melakukan tindak pidana pencucian uang. Aldres menuturkan, biaya hidup Pinangki juga bersumber dari warisan almarhum suaminya, Djoko Budiharjo. Kebutuhan tempat tinggal, kendaraan, keperluan rumah tangga sehari-hari, tidak mengandalkan gaji sebagai PNS jaksa. "Semua itu dari simpanan uang almarhum Djoko Budiharjo. Sebelum meninggal almarhum menyiapkan banyak tabungan yang menjadi sumber uang terdakwa untuk membiayai kebutuhannya selama ini," kata Aldres. ***

Author: M. Nasir