EmitenNews.com—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang ditandai dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket. Dari 19 paket pekerjaan tersebut total nilai kontraknya sebesar Rp5,3 triliun.

Menteri PUPR , Basuki Hadimuljono menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut dimulai setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi. Secara rinci sebaran paket pekerjaan tersebut yaitu pada Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar. Kemudian Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun.


Selanjutnya, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar. Lalu Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.

"Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun," kata Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (29/8).


Basuki menambahkan bahwa paket pekerjaan berikutnya rencananya akan dilakukan penandatanganan kontrak pada 5 September 2022 mendatang dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun. Basuki mengingatkan para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Penyedia Jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.

"Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan," tegas Basuki.

Sekjen Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024.


"Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP , konsultasi terkait prosedur dengan BPKP , serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," terangnya.