EmitenNews.com - Pemerintah terus berupaya memperbaiki pelayanan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mengubah mekanisme pembayaran dalam kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak. 

Penting diketahui, melalui Peraturan Menteri  Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, pembayaran yang dilakukan wajib pajak kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang pajak terlebih dahulu sebelum dialokasikan untuk membayar sanksi administrasi.

Dalam keterangannya yang dikutip Jumat (13/11/2026), Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan perubahan tersebut merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024. Sebelumnya, setiap pembayaran atau cicilan wajib pajak dialokasikan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administrasi.

Dalam penilaian DJP, mekanisme lama justru berpotensi memperlambat pelunasan pokok pajak. Sebab, setiap pembayaran yang dilakukan wajib pajak harus dibagi untuk memenuhi dua komponen kewajiban tersebut.

Perubahan mekanisme tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban pokoknya lebih cepat. Selain itu, pemerintah juga ingin menjaga arus kas wajib pajak sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Satu hal, kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi bukan berarti pemerintah memberikan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi kewajiban pokok pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. DJP ingin memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa mengabaikan kewajiban utama kepada negara.

Satu hal lagi. Pemerintah juga memastikan wajib pajak yang selama ini telah patuh tetap mendapatkan hak dan apresiasi secara proporsional. Salah satunya melalui kemudahan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF), yang diperlukan dalam berbagai proses perizinan usaha.

DJP berharap perubahan mekanisme pembayaran tersebut dapat mempercepat penyelesaian tunggakan pokok pajak sekaligus membangun kepatuhan perpajakan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sementara itu, aparat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan masih memiliki PR besar menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Intinya, masih ada kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun. Hal itu harus dipenuhi dalam dua bulan terakhir 2026 untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN.