EmitenNews.com - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 turun USD4 miliar dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 395,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir Juli 2023 yang mencapai 397,1 miliar dolar AS.


Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta. "Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7% (yoy)," papar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, dalam keterangannya, Senin (16/10).


ULN pemerintah sendiri menurun dibandingkan dengan bulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar 191,6 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 193,2 miliar dolar AS. Atau secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).


Menurut Erwin perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi.


"Selain itu, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel," tambahnya.


Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.


Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%).


Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.(*)