EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025 terdapat defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 dari PDB.

Namun di tengah gejolak dinamika global realisasi postur APBN hingga akhir Februari 2025 menurutnya masih selaras dengan target yang tertuang dalam UU No 62 Tahun 2024.

“Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain defisit Rp616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” paparnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar pada Kamis (13/3) di Aula Mezzanine Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta.

Sebagai gambaran, tahun lalu realisasi APBN 2024 sampai akhir Maret mencatat surplus sebesar Rp8,1 triliun atau 0,04 persen terhadap PDB.

Menkeu mengungkapkan, realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN tahun ini. Penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak Rp187,8 triliun (8,6% dari target) serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp52,6 triliun (17,5% dari target).

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terkumpul sebanyak Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target APBN.

Ia menjelaskan bahwa pola realisasi Pendapatan Negara tetap sama dari tahun ke tahun dengan realisasi Januari dan Februari yang mengalami penurunan.

“Kita melihat ada beberapa perlambatan terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara kemudian minyak dan dalam hal ini nikel,” jelas Sri Mulyani.


Menurutnya penerapan beberapa kebijakan seperti Tarif Efektif Rata-rata (TER) menimbulkan perubahan atau shift dari sisi beberapa Penerimaan Negara terutama PPh 21. Selain itu, adanya restitusi yang cukup signifikan pada awal tahun 2025 juga menyebabkan penurunan. Namun demikian, pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif.

Dari sisi belanja, APBN mencatatkan realisasi Belanja Negara sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6% dari total pagu anggaran belanja tahun ini. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8% dari target. Terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp83,6 triliun (7,2% dari target) dan Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 triliun (8,3% dari target). Sedangkan Transfer ke Daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 dari target.(*)