EmitenNews.com - PT Atlas Resources Tbk (ARII) tengah menyiapkan strategi besar untuk menjaga pertumbuhan kinerja di tengah tantangan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara oleh Kementerian ESDM. Emiten pertambangan ini bersiap mengucurkan investasi hingga Rp1 triliun untuk membangun infrastruktur jalan angkut (hauling road) khusus sepanjang 52 kilometer di Sumatra Selatan (Sumsel) demi memangkas biaya logistik secara signifikan.

Direktur PT Atlas Resources Tbk, Joko Kus Sulistyoko, mengungkapkan bahwa rata-rata produsen batu bara mengalami pemangkasan kuota produksi di RKAB hingga 45% dibandingkan tahun lalu, bahkan beberapa rekan seindustri ada yang dipotong hingga 80%. Kendati demikian, ARII optimistis langkah efisiensi melalui jalur logistik baru dan potensi relaksasi pengajuan RKAB dari pemerintah akan menjadi penyelamat kinerja perseroan tahun ini.

Joko menyayangkan kebijakan pemangkasan RKAB yang dinilai kurang mempertimbangkan zonasi alokasi pasokan untuk PT PLN (Persero). Menurutnya, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di wilayah Jawa bagian barat dan Sumatra sangat bergantung pada pasokan batu bara dari Sumatra Selatan.

"Waktu memangkas RKAB, regulator sepertinya kurang memperhatikan alokasi pegawai PLN dan zonasi PLTU. Jalur pasokan utama dari Sumatra Selatan dipotong begitu saja. Kami dari asosiasi (APBI) sudah memberikan masukan, dan kami kaget dengan keputusan evaluasi yang tiba-tiba ini," ujar Joko.

Saat ini, kontribusi Domestic Market Obligation (DMO) ARII tetap berjalan kuat meski kuota produksi dipangkas. Perseroan mencatat sekitar 50% dari sisa kuota produksi yang ada dialokasikan penuh untuk sektor kelistrikan nasional.

ARII sendiri berharap pengajuan revisi RKAB dapat disetujui pemerintah pada periode relaksasi pertengahan tahun ini, dengan target total produksi grup bisa kembali ke level optimistis sekitar 8,5 juta ton. Namun, jika relaksasi tidak dikabulkan, perseroan akan realistis menyamai angka capaian tahun lalu di kisaran 6 juta ton.
Terkait regulasi harga DMO sebesar USD70 per ton yang tidak berubah sejak 2018, Joko menilai penyesuaian harga sudah sangat mendesak, terutama bagi perusahaan dengan biaya logistik tinggi. Perseroan mengusulkan harga DMO untuk industri non-subsidi (seperti semen dan pupuk) dinaikkan ke level USD90 per ton.

Kenaikan ini dinilai wajar untuk menerapkan subsidi silang tanpa mengganggu tarif listrik masyarakat miskin. Saat ini, tingginya biaya logistik dengan patokan harga DMO lawas membuat produsen kerap harus "nombok" (mengalami kerugian operasional).

Untuk mengantisipasi fluktuasi harga global dan menekan tingginya biaya transportasi di Sumatera Selatan, ARII mengambil langkah agresif dengan membangun jalan khusus tambang sepanjang 52 kilometer. Proyek multi-years dengan target penyelesaian 18 bulan ini dijadwalkan mulai konstruksi pada Agustus 2026.

Total Investasi: Rp1 triliun, dengan alokasi belanja modal (capex) tahun 2026 ini sebesar Rp300 miliar. Sumber Pendanaan: Menggunakan kombinasi pinjaman jangka pendek (maksimal tenor 4 tahun) yang ditarik oleh ARII induk, serta arus kas internal dari hasil penjualan tambang melalui mekanisme intercompany. Dampak Efisiensi: Memangkas jarak tempuh logistik hingga 15 kilometer dan diproyeksikan menghemat biaya transportasi (hauling cost) sebesar US$5 hingga USD6 per ton.

"Dengan beroperasinya jalan baru ini, struktur biaya kami akan jauh lebih efisien. Jika harga batu bara global jatuh ke level terendah seperti tahun 2015 di kisaran USD40 per ton, ARII akan jauh lebih resilient (tahan banting) karena total cost kami sudah terpangkas signifikan," jelas Joko.