Bappenas Sebut RI Butuh Lebih USD1 Triliun Untuk Capai Target SDGS
:
0
EmitenNews.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan Indonesia membutuhkan lebih dari 1 triliun dolar AS untuk mencapai target program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.
"Indonesia diperkirakan butuh USD1 triliun untuk mencapai SDGs pada 2030 namun dengan adanya dampak pandemi jelas meningkat signifikan," katanya dalam G20 3rd Development Working Group Side Event di Jakarta, Selasa (9/8).
Monoarfa menyebutkan, pandemi COVID-19 juga memperlebar kesenjangan pembiayaan pencapaian SDGs global dari 2,5 triliun dolar AS per tahun menjadi 4,2 triliun dolar AS.
Hal tersebut menunjukkan pandemi COVID-19 tidak hanya membalikkan kemajuan menuju SDGs namun juga mengurangi sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan pembiayaan.
Meski demikian, Suharso menegaskan upaya pencapaian target SDGs di Indonesia pada 2030 akan terus berlanjut sesuai arahan Presiden Joko Widodo walaupun sumber daya untuk menutup kesenjangan pembiayaan menjadi lebih besar.
Oleh sebab itu, ia mengatakan dibutuhkan pendekatan yang terpadu dan holistik untuk pemulihan pembiayaan dalam jangka menegah hingga panjang yang salah satunya melalui Integrated National Financing Framework (INFF).
INFF memfasilitasi dialog terstruktur dengan kementerian dan lembaga serta aktor non-pemerintah untuk memetakan lanskap pembiayaan pembangunan berkelanjutan baik dari publik maupun swasta.
INFF juga akan mengidentifikasi instrumen baru dan inovatif yang dapat dimanfaatkan bagi pencapaian SDGs seperti blended finance dan investasi.(fj)
Related News
Kasus LNG, Hakim Ungkap Ada Eks Dirut Pertamina di Balik Rugi Rp1,77T
APPRI Rilis Survei PR 2026, Industri Masuk Fase Transisi Strategis
Kasus Pengadaan LNG, Vonis 4,6 Tahun Untuk Eks Direktur Pertamina Ini
Indonesia Masih Tujuan Favorit Wisatawan, Turis Malaysia Mendominasi
Tabrakan Maut Kereta, Polda Jaya Periksa Pihak Taksi Green SM Besok
Politikus PDIP Ini Anggap Negara Tak Perhatikan Buruh, Cek Alasannya





