EmitenNews.com - Keindahan Raja Ampat, destinasi pariwisata unggulan Indonesia yang terkenal sebagai salah satu surga biodiversitas laut dunia, kini terancam oleh aktivitas pertambangan nikel. Kekhawatiran masyarakat, pemerhati lingkungan dan pelaku pariwisata terhadap dampak tambang nikel di kawasan ini memicu respons cepat pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi izin pertambangan serta melindungi ekosistem dan potensi pariwisata Raja Ampat.

Raja Ampat, yang diakui sebagai UNESCO Global Geopark dan menjadi rumah bagi 75% spesies karang dunia serta lebih dari 1.500 spesies ikan, menghadapi ancaman serius akibat ekspansi pertambangan nikel di beberapa pulau kecil, seperti Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun. 

Aktivitas ini dinilai melanggar regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang memprioritaskan kawasan ini untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian, bukan eksplorasi tambang.

Laporan dari Greenpeace Indonesia mengungkapkan bahwa pertambangan nikel telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Di Pulau Gag, misalnya, warga setempat melaporkan air laut menjadi keruh akibat sedimen dari tambang, yang menutupi lamun dan karang, serta mengancam habitat ribuan spesies laut. 

Selain itu, debu nikel yang beterbangan saat musim angin kencang menyebabkan masalah kesehatan seperti batuk bagi masyarakat sekitar. 

“Keindahan laut yang rusak dapat berdampak langsung pada sektor pariwisata Raja Ampat. Hal ini juga berpotensi menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan,” ungkap Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar dalam keterangan yang dikutip Senin (9/6/2025).

Sektor pariwisata Raja Ampat, yang menyumbang Rp150 miliar per tahun bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 30.000 kunjungan wisatawan (70% di antaranya wisatawan mancanegara) pada 2024, berisiko anjlok hingga 60% jika kerusakan lingkungan berlanjut. Hal ini mengancam mata pencaharian masyarakat adat yang bergantung pada pariwisata dan perikanan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, 4 Juni 2025) menegaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat dengan memanggil pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Nanti pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan Dirjen. Saya akan panggil pemilik IUP, baik BUMN maupun swasta.” 

Yang jelas, Bahlil menyebutkan bahwa operasional tambang PT GAG Nikel, yang berlokasi di Pulau Gag dan dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty (75%) serta PT Aneka Tambang Tbk (Antam) (25%), telah dihentikan sementara hingga verifikasi lapangan selesai.

Bahlil menjelaskan bahwa lokasi tambang PT GAG Nikel berjarak sekitar 30-40 km dari destinasi wisata utama Pulau Piaynemo, dan hanya satu dari lima IUP di Raja Ampat yang saat ini beroperasi.