EmitenNews.com - Tekanan yang dialami kelas menengah Indonesia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tekanan yang berimbas pada pelemahan daya beli mereka menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah di tengah upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan insentif perlu diarahkan lebih tepat sasaran agar dapat memberi dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat.

Dalam keterangannya di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (8/10/2026), Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan kondisi kelas menengah menjadi perhatian. Karena perubahan jumlah kelompok tersebut turut memengaruhi daya beli masyarakat.

Hasil survei mid-year outlook Apindo menunjukkan adanya kaitan antara perubahan kondisi kelas menengah dengan tekanan terhadap daya beli.

"Jumlah kelas menengah itu menurun sangat signifikan. Survei outlook mid-year-nya Apindo itu kelihatan memang ada pengaruh kepada daya beli," ujar Shinta Widjaja Kamdani.

Karena itu, Apindo mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli, termasuk pemberian insentif kepada masyarakat dan dunia usaha. Namun, perempuan pengusaha itu menilai persoalannya tidak berhenti pada jenis insentif yang diberikan. Pelaksanaan di lapangan juga perlu menjadi perhatian agar kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah benar-benar dapat dimanfaatkan oleh penerima.

Satu hal, Shinta menilai pemulihan daya beli kelas menengah tidak cukup hanya mengandalkan satu kebijakan. Berbagai instrumen, mulai dari insentif, kebijakan perpajakan hingga penyederhanaan regulasi, perlu berjalan secara bersamaan agar dampaknya terhadap konsumsi masyarakat lebih terasa.

Efektivitas Pemberian Insentif Sangat Tergantung pada Kemudahan Implementasi

Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah insentif, termasuk di sektor transportasi dan perumahan. Efektivitas kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kemudahan implementasinya. Sejauh ini banyak insentif dari pemerintah secara administratif tidak mudah dilaksanakan.

Selain persoalan implementasi, Apindo juga melihat perlu perbaikan institusi pajak sebagai bagian penting dalam menjaga aktivitas dunia usaha. elancaran administrasi perpajakan turut berpengaruh terhadap pengelolaan arus kas perusahaan.

Dunia usaha membutuhkan pengurangan berbagai hambatan yang membuat kegiatan produksi berjalan tidak optimal. Deregulasi dan de-bottlenecking diperlukan agar sektor riil memiliki ruang lebih besar untuk bergerak.